Angkat bicara : Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Syamsul Hadi terkait petisi yang menyeret proyek pipanisasi di Wendit (dd Nana)
Angkat bicara : Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Syamsul Hadi terkait petisi yang menyeret proyek pipanisasi di Wendit (dd Nana)

MALANGTIMES - Ibarat tak makan buah tapi terkena getahnya. Begitulah mungkin yang dirasakan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya melayani kebutuhan air bersih bagi warganya di wilayah Pakis.

Pasalnya, eksploitasi selama puluhan tahun yang dilakukan PDAM Kota Malang di sumber air Wendit, memunculkan reaksi warga sekitar.

Kekhawatiran akan rusaknya ekosistem, penurunan debit air, sampai pada persoalan kewajiban perusahaan sesuai regulasi ke masyarakat atau CSR tak langsung dinikmati manfaatnya.

Kini, telah melahirkan perlawanan dari warga, baik melalui aduan ke dewan, somasi sampai petisi.

Sayangnya berbagai reaksi warga yang belum mendapatkan faedah dari aktivitas PDAM Kota Malang selama puluhan tahun melebar juga pada proyek pembangunan jaringan pipanisasi yang dikerjakan Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Seperti sempat ditulis di media ini, salah satu isi petisi meminta adanya pembongkaran jaringan pipanisasi di Wendit yang dikerjakan pihak Pemkab Malang.

Sontak saja Syamsul Hadi Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang bereaksi dengan hal itu.

"Kalau yang digugat kota wajar ya. Kalau kita belum beroperasi dan nantinya juga untuk kepentingan warga Pakis terkait air bersih. Debit air yang diperuntukan untuk dua desa di Pakis hanya 50 liter per detik. Bandingkan dengan PDAM Kota Malang yang 1.500 liter perdetik selama hampir puluhan tahun itu," ujarnya menyikapi respon adanya petisi, Rabu (19/2/2020).

Respons pihak Perumda Tirta Kanjuruhan ini, tegas Syamsul, didasarkan pada harapan besar warga di dua desa yang kerap kekurangan air bersih di Pakis. 

Padahal, wilayah Pakis memiliki sumber air Wendit yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Malang selama ini.

"Jadi saya bicara ini karena ada kepentingan besar bagi masyarakat Kabupaten Malang terkait pelayanan air bersih. Bila petisi yang menurut saya berlebihan ini terus dimasifkan, kan bisa mengganggu proyek air bersih untuk warga mereka sendiri," ujarnya.

Syamsul juga menegaskan, bila rasa khawatir warga yang mengatasnamakan Wadyabala Walandit, terkait eksploitasi sumber Wendit.

Dirinya menyampaikan, bahwa proyek di bawah pihaknya telah memiliki berbagai perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat. 

"Jadi tentunya sudah ada kajian dan analisa atas proyek kami itu. Bila ini terganggu akan ada sekitar 5 ribu saluran rumah (SR) yang kembali pada kondisi semula. Yakni kekurangan air bersih untuk kesehariannya," urainya.

Seperti diketahui, ada dua desa yang kerap mengalami kesulitan air bersih di Pakis. 

Yakni, di Sekarpuro dan Mangliawan bagian bawah yang kebutuhan air bersihnya belum maksimal. 

Kondisi ini yang membuat Perumda Tirta Kanjuruhan pun berinsiatif untuk memenuhi kebutuhannya. 

Dirinya juga menyampaikan, bila kekhawatiran warga dengan proyek pipanisasi itu dikarenakan aktivitas eksploitasi PDAM Kota Malang selama puluhan tahun. 

Maka, tegasnya, hal itu menjadi tak tepat. Pasalnya, untuk izin pemanfaatan sumber air Wendit sudah dibatalkan oleh PTUN. 

Walaupun melalui Pemkot Malang putusan itu di-banding.

"Kalau kota kan dibatalkan itu karena tak memenuhi syarat dan prosedur. Kalau kita sudah clear kok perizinannya itu. Ini makanya saya bicara agar masyarakat juga tahu kondisi sebenarnya," imbuh Syamsul.

Getah dari PDAM Kota Malang ini yang kini menjadi fokus juga Pemkab Malang. 

Dimana, Perumda Tirta Kanjuruhan pun berharap ada ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan berlarut-larut ini. 

Sehingga pelayanan air bersih di dua desa di wilayah Pakis bisa bermanfaat bagi warga dan sumber air Wendit sendiri tetap terjaga.

"Kami sebenarnya tak mempermasalahkan itu. Tapi mari kita bekerja dengan baik. Sehingga masyarakat tak dirugikan," tandas Syamsul.

Terpisah, sejak Selasa (18/2/2020) kemarin, Dirut PDAM Kota Malang atau Perumda Tugu Tirta yang dihubungi wartawan, belum memberikan respons dengan adanya petisi warga Pakis tersebut.