Aksi saling lempar bangku saat kongres PAN berlangsung di Kendari. (Screenshot Video)
Aksi saling lempar bangku saat kongres PAN berlangsung di Kendari. (Screenshot Video)

MALANGTIMES - Kongres PAN yang berlangsung di Kendari sejak 10 Februari hingga 12 Februari besok banyak mendapatkan sorotan. Pada hari kedua kongres, Selasa (11/2/2020), para peserta terlibat saling lempar kursi dan mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPD PAN Kota Malang Lookh Mahfudz yang hadir dalam kongres membenarkan bahwa kericuhan sempat terjadi sehingga menyebabkan beberapa peserta yang hadir mengalami luka-luka. "Iya ada kericuhan. Tapi itu sebuah dinamika politik," katanya saat dihubungi melalui jaringan seluler, Selasa (11/2/2020).

Namun jauh sebelum kongres berdarah itu terjadi, daerah terlebih dulu bergejolak. Itu karena terdapat perbedaan pendapat atas dukungan yang akan diberikan kepada calon ketua umum PAN periode mendatang. Di tubuh DPD PAN Kota Malang contohnya. Sebelum kongres berlangsung, telah ada dua kubu yang memberikan pendapat berbeda berkaitan dengan penentuan pemberian suara.

Berdasarkan penuturan Sekretaris DPD PAN Kota Malang Dito Arief, kondisi memanas lantaran pengambilan keputusan PAN Kota Malang dalam menentukan dukungan kepada calon ketua umum PAN periode mendatang telah dilakukan sepihak tanpa melalui mekanisme organisasi yang sah.

Dito menyampaikan, Ketua DPD PAN Kota Malang H Pujianto secara sepihak mengadakan rapat pleno DPD PAN Kota Malang untuk melegitimasi dirinya sebagai voter (pemilih) dalam kongres PAN. Hasilnya, Pujianto memberikan dukungan kepada Zulkifli Hasan sebagai ketum PAN periode 2020-2025.

Hal itu, menurut Dito, sangat bertentangan dengan dukungan DPW PAN Jawa Timur dan DPD PAN se-Jawa Timur yang mendukung pasangan yang didorong pendiri PAN  Amien Rais. Yaitu duet Mulfachri Harahap dan Hanafi Rais. "Yang kami sayangkan mekanisme organisasi tidak dijalankan oleh ketua DPD PAN Kota Malang," tandas Dito.

Rapat pleno yang diadakan oleh Pujianto tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pimpinan DPD PAN Kota Malang lainnya seperti sekretaris, bendahara, dan jetua MPP DPD PAN Kota Malang. Dia juga merasa tidak pernah mendapat penjelasan tentang dinamika kongres PAN. "Kami tidak tahu kenapa dukungan PAN Kota Malang harus kepada Zulkifli Hasan," ucap Dito.

Dito menyebut, rapat pleno yang diadakan oleh Pujianto bahkan hanya dihadiri oleh 7 orang. Dan, hanya 4 orang di antaranya yang merupakan pengurus harian DPD PAN Kota Malang. Sehingga hasil rapat dan berita acara yang dibuat secara sepihak dinyatakan tidak sah secara organisasi.

"Karena dari administrasi undangan saja salah, yaitu undangan hanya disampaikan via WA tanpa ada undangan resmi tertulis sebagai salinan," tegas Dito.

Jumlah yang hadir itu, menurut Dito, sangat fatal. Sebab, dari 43 orang pengurus harian DPD PAN Kota Malang, hanya empat orang yang hadir. Sehingga tentunya tidak kuorum dan tidak sah atau legitimate. Sehingga rapat pleno sepihak tersebut sebelumnya juga telah dilaporkan kepada DPW PAN Jatim.