Koordinator MCW, M Fahrudin Andriansyah. (Foto: Ima/MalangTIMES)
Koordinator MCW, M Fahrudin Andriansyah. (Foto: Ima/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Malang Corruption Watch (MCW) mengendus adanya dugaan manipulasi terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Sekolah Dasar (SD). 

Dugaan ini muncul setelah adanya beberapa aduan yang diterima MCW dari komite sekolah berkaitan dengan pengelolaan dana Bosnas dan Bosda.

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

"Kami mencatat ada banyak sekali dugaan manipulasi-manipulasi terkait dengan penggunaan dana Bosnas dan dana Bosda," ungkap Koordinator MCW, M Fahrudin Andriansyah saat ditemui di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang (Senin, 10/2/2020).

Pagi tadi, MCW bersama dengan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Forum Komite Kota Malang (FKKM), dan komite sekolah bertemu dengan Dinas Pendidikan untuk mendiskusikan hal tersebut.

Fahrudin mengungkapkan, ada dugaan penyalahgunaan dana Bosnas dan Bosda di SDN Percobaan 2 Kota Malang.

Beberapa bulan yang lalu, Fahrudin menyampaikan, MCW mendapatkan aduan dari salah satu SD di Kota Malang. Lalu, 2 minggu sebelumnya, MCW juga mendapatkan aduan yang sama dari komite sekolah berkaitan dengan pengelolaan dana Bosnas dan Bosda.

"Ada dugaan penggunaan dana Bosnas dan Bosda yang tidak sesuai dengan juknis sehingga itu kemudian berdampak terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prosedurnya," terangnya.

"Termasuk juga misalnya sudah dianggarkan di Bosnas Bosda, tetapi kemudian komite sekolah diminta untuk meminta sumbangan kepada wali murid," sambungnya.

Proses tersebut, kata Fahrudin harus di-clear-kan sehingga tidak akan ada lagi sekolah-sekolah yang kemudian tidak bisa melakukan pengelolaan Bosnas dan Bosda secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga : Cegah Covid 19 Pada Lansia dan Anak-Anak, Pemkot Batu Akan Beri Tambahan Nutrisi

"Salah satu yang jadi trigger itu adalah di SD Percobaan 2, tetapi kami mengidentifikasi tidak hanya di SD itu saja," timpalnya.

Sejauh ini, aduan yang masuk adalah dari SD. Namun demikian, Fahrudin mengatakan, tidak menutup kemungkinan di SMP pun juga sama. Terlebih, nominal Bosnas dan Bosda di SMP jauh lebih besar daripada BOS di SD.

Untuk itu, berkaitan dengan pengelolaan Bosnas dan Bosda ini, kata Fahrudin, masih ada banyak sekali catatan dan evaluasi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Setelah diskusi ini, Disdikbud pun akan melakukan beberapa komitmen.

"Dinas Pendidikan berkomitmen untuk melakukan atau membuka seluruh dokumen informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan SD dan SMP sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, dinas pendidikan berkomitmen untuk melakukan perbaikan di dalam pengelolaan dana Bosnas dan Bosda," beber Fahrudin.

Dugaan manipulasi ini, kata Fahrudin, juga ada kaitannya dengan proses revitalisasi komite sekolah yang belum dilakukan secara optimal.