Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST, MT. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso ST, MT. (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Mal Layanan Publik sebagai salah satu proyek prioritas Pemerintah Kota Malang pada tahun anggaran 2020 sudah mulai digarap. Konsep Mal Layanan Publik itu sendiri saat ini terus dimatangkan. 

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Bahkan dalam waktu dekat, Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang bakal lakukan konsultasi ke pemerintah pusat.

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso menyampaikan, Mal Layanan Publik memiliki regulasi yang selama ini diatur oleh Kemenpan-RB. Sehingga, konsep dan perencanaan Mal Layanan Publik itu harus dipresentasikan terlebih dulu dihadapan Kemenpan-RB. 

Harapannya, akan ada pemenuhan persyaratan apa saja yang diperlukan dan wajib dimiliki dari Mal Layanan Publik. "Kami sudah matur (melaporkan) ke Pak Wali (Wali Kota Malang Sutiaji; red) kapan beliau luang, dan akan bersama melakukan presentasi ke Kemenpan-RB," katanya.

Erik menjelaskan, pasca mendapatkan persetujuan Kemenpan-RB, maka akan dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai pihak dan instansi vertikal. Terutama dengan pihak dan instansi yang akan memberikan layanan di dalam Mal Layanan Publik.

Sejauh ini, lebih dari 40 lembaga dan instansi vertikal yang telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi bagian dari Mal Layanan Publik. Meliputi layanan perizinan dan non perizinan di lingkup Pemerintah Kota Malang, imigrasi, perpajakan, hingga kantor urusan agama.

"Antusiasnya tinggi, dan jumlah yang ingin bergabung terus bertambah," jelas pria yang gemar berolahraga itu.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

Erik menjelaskan jika jumlah instansi vertikal yang ada di Kota Malang terus didata dan diidentifikasi. Satu persatu akan mendapatkan penawaran untuk turut serta bergabung memberikan layanan di satu kawasan, yaitu Mal Layanan Publik yang rencananya akan ditempatkan di lantai paling atas Alun-Alun Mal.

Lebih jauh mantan Kepala Bappeda Kota Malang itu menyampaikan, lantai tiga Alun-Alun Mal akan disulap menjadi area layanan publik yang nyaman dan aman. Setiap lokasi akan didesain sedemikian rupa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh layanan perizinan dan non perizinan dapat diurus hanya dalam satu lokasi.

Selain itu, masing-masing instansi dan stakeholder perizinan maupun non perizinan yang membuka layanan di Mal Layanan Publik menurut Erik juga tak dipungut biaya ataupun sewa. Lantaran layanan publik yang diberikan bukan bersifat profit.

"Tidak ada sistem sewa, karena itu bukan berorientasi pada profit, tapi layanan kepada masyarakat," jelasnya sembari tersenyum.