Mal Alun-Alun Kota Malang (Ramayana) yang akan menjadi tempat Mal Pelayanan Publik. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Mal Alun-Alun Kota Malang (Ramayana) yang akan menjadi tempat Mal Pelayanan Publik. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - MALANGTIMES - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk membuat sistem pelayanan bagi masyarakat lebih mudah dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik rupanya belum bisa terealisasi dengan cepat. Pasalnya, tim apraisal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) baru akan menyerahkan hasil verifikasi lapangan Mall Alun-Alun Kota Malang (Ramayana) akhir bulan Februari ini.

Artinya, setelah hasil pemaparan itu, barulah bisa ditentukan berapa harga sewa tenant dan bangunan untuk keberadaan mal tersebut. Seiring dengan penyelesaian ini, Mal Pelayanan Publik nantinya memang direncanakan untuk menempati kawasan lantai tiga.

Wakil Ketau Komisi B DPRD Kota Malang Rahman Nurmala mengatakan, sembari menantikan hasil perhitungan verifikasi lapangan dari tim KPKNL, Pemkot Malang diharapkan bisa mengambil langkah terkait penggunaan aset bangunan gedung tersebut.

Nantinya hasil tim KPKNL bisa menjadi acuan seperti apa realisasi Mal Pelayanan Publik tersebut agar bisa terlaksana sesuai  harapan. "Dewan mendorong dalam waktu dekat sambil menunggu KPKNL ngitung (hasil verifikasi lapangan), pemkot juga harus punya konsep. Ketika itu sudah dikelola pemkot, seperti apa modelnya," katanya.

Apalagi, rencananya akan ada sekitar 400 instansi, baik itu vertikal maupun pemerintahan, yang menempati bangunan seluas 6.000 meter persegi tersebut. Antara lain, Kantor Urusan Agama (KUA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Imigrasi, Kantor Pajak, dan Polri.

Nah, konsep pengelolaan Mal Pelayanan Publik inilah yang diminta oleh dewan harus benar-benar jelas. Mulai dari penataan hingga instansi yang akan membuka layanan di kawasan itu. Sehingga, nanti masyarakat datang untuk mendapat pelayanan apakah hanya sebatas pendaftaran awal atau bisa menyelesaikan secara tuntas cukup dengan mendatangi mal tanpa harus ke kantor tempat lembaga-lembaga tersebut.

"Ini yang juga harus dipertajam, apakah nanti instansi pelayanan diboyong semua di sana. Mampu nggak lantai tiga dikelola seperti itu, karena banyak instansi termasuk vertikal. Kemudian pengelolaan hanya semacam pendaftaran atau sampai finishing bisa. Seperti ngurus e-KTP misalnya, bisa langsung cetak selesai di sana nggak. Itu konsep yang kami tunggu," imbuh Rahman.