DPRD Kota Malang. (Foto: Dokumentasi MalangTIMES)
DPRD Kota Malang. (Foto: Dokumentasi MalangTIMES)

MALANGTIMES - Seiring mencuatnya dugaan kasus perundungan atau bullying yang dialami MS, salah satu siswa di SMPN 16 Kota Malang, sistem pendidikan dirasa perlu pembenahan. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang seakan kecolongan dalam pemberian pengawasan kepada sekolah tempat belajar siswa.

Apalagi, siswa yang diduga mengalami aksi perundungan itu mesti menelan kepahitan karena salah satu jari tangan kanannya harus diamputasi. Karena itu, salah satu yang menjadi perhatian Pemkot Malang yakni berkaitan dengan peraturan daerah (perda) pendidikan yang harus ada pembenahan.

Hal yang disoroti adalah persoalan fasilitas sistem pengaduan bagi siswa dan orang tua murid. Jika perda dibenahi, akan ada aturan kuat yang memfasilitasi model tersebut. Sehingga, kejadian kekerasan atau aktivitas penyimpangan  bisa terhindarkan. Pasalnya, baik orang tua ataupun murid bisa dengan mudah dan dijamin keamanannya jika mengalami tindakan kejahatan.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Malang merasa pembenahan perda pendidikan masih belum dibutuhkan. DPRD menilai, mau ada atau tidaknya aturan, jika masyarakat menjunjung norma di lingkungan, maka kejadian bullying yang berakibat fatal harusnya bisa dicegah.

"Ya coba kita lihat, aturan sebaik apa pun kalau perilaku manusianya tidak taat asas, ya percuma. Norma itu kan sudah ada di lingkungan, di pendidikan. Semua sudah punya etika masing-masing," ucap Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi belum lama ini.

Meski kejadian bullying yang dianggap kebablasan ini sangat disayangkan, Wanedi mengatakan, nilai-nilai penguatan karakter yang harus lebih diperkuat. Sehingga, aksi-aksi penyimpangan atau kenakalan siswa yang melebih batas bisa diantisipasi.

"Yang perlu dikuatkan di sini pendidikan karakter. Soalnya,  dari situ kita sebagai bangsa akan memiliki tanggung jawab. Bagaimana guru itu mendidik, mengayomi siswanya. Jadikan anak-anak kita itu berbudi luhur," imbuhnya.

Senada, Wakil Ketua Fraksi PKS Rokhmad juga menganggap bahwa pembenahan perda lendidikan masih belum diperlukan. Menurut dia, sistem pendidikan yang ada sudah baik. Hanya, action atau tindakannya masih belum dijalankan secara maksimal.

"Saya kira ini sistem pendidikan sudah baik. Jtu saja dulu dilaksanakan. Kalau perda (ada pembenahan), sepertinya belum perlulah. Semuanya ayo action saja. Jangan banyak perda. Implementasikan dulu yang ada dengan maksimal," ungkap pria yang juga menjabat sebagai sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang itu.