Pentingnya SLF (puridimensi)
Pentingnya SLF (puridimensi)

MALANGTIMES - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) melalui bidang Cipta Karya, mengimbau masyarakat pemilik gedung atau yang menggunakan bangunan gedung sebagai tempat usahanya untuk melakukan kepengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pasalnya, dengan melakukan kepengurusan SLF, akan banyak keuntungan yang akan dirasakan para pelaku usaha. Hal itu juga mempermudah para pelaku usaha dalam memajukan usaha yang dijalaninya.

Selain itu, dengan dokumen SLF, bisa menambah kepercayaan masyarakat manakala mengunjungi lokasi gedung yang dijadikan lokasi usaha maupun lokasi yang banyak dikunjungi publik.  Sebab keandalan gedung teruji dan telah menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan dari berbagai pihak terkait.

Sebaliknya, jika tidak memiliki SLF, maka keandalan gedung belum bisa terjamin aman. Bisa saja gedung yang belum ber SLF rawan untuk terjadi kecelakaan, seperti kebakaran ataupun robohnya bangunan. Dampaknya pengunjung gedung menjadi resah dan was-was terjadi sesuatu.

"Kami selalu mendorong para pelaku usaha, pemilik gedung, agar mereka yang belum melakukan kepengurusan SLF, segera mengajukan, sosialisasi juga terus dilakukan," ungkap Kabid Cipta Karya, Bambang Nugroho beberapa waktu lalu ketika ditemui.

Untuk pengurusan SLF, berikut ini syarat-syarat dalam proses pengajuannya yang harus disiapkan oleh pemilik gedung. 
 

1. Fotocopy IMB yang dilegalisir pejabat berwenang (BP2T) beserta fotocopy bukti kepemilikan tanah atau Sertifikat atau AJB maupun Petok D yang dilegalisir Pejabat Pembuat Tanah (BPN/Camat/Notaris).

2. Fotocopy rencana tapak (Site Plan) atau AP yang dilegalisir pejabat berwenang (DPUPR).

3. Fotocopy Ijin penggunaan air bawah tanah yang dilegalisir pejabat berwenang (BP2T).

4. Fotocopy Analisa Dampak Lingkungan (Andal) yang dilegalisir Pejabat berwenang (DLH).

5. Fotocopy Analisa Dampak Lalu lintas (Andal Lalin) yang dilegalisir pejabat berwenang (Dishub).

6. Fotocopy Sertifikat K3 pada saat konstruksi termasuk kondisi lift penumpang, lift barang dan Instalasi Penangkal petir yang dilegalisir Pejabat berwenang (Disnaker).

7. Fotocopy rekomendasi untuk bangunan yang berada di sempadan sungai (Dinas Pengairan)

8. Fotocopy bukti pembayaran sampah dari Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah (DLH)

9. Fotocopy gambar rencana struktur beserta perhitungannya (Konsultan)

10. Fotocopy gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal (Asbuild Drawing Kontraktor).

11. Fotocopy gambar rencana jaringan dan Instalasi listrik, air bersih, pipa gas, pemadam kebakaran ( data isi ulang tabung dan masa kadaluwarsanya) dan jaringan lainnya (Konsultan)

12. Fotocopy gambar rencana jaringan pembuangan air limbah, jaringan air hujan, fasilitas pembuangan atau pengolahan sampah dan fasilitas Parkir sesuai dengan tingkat keperluannya (Konsultan)

13. Fotocopy hasil pemeriksaan kualitas bangunan dari penyedia jasa/konsultan pengkajian teknis bangunan gedung (Bukti Serah terima dan Jaminan)

14. Fotocopy HO/SIUP/TDP yang dilegalisir pejabat berwenang (BP2T), yang berbadan hukum harus ada Akta Pendirian dan

15. Susunan pengurus dari notaris serta berkas administrasi lainnya.