Bupati Malang Sanusi sentil pengelolaan CSR yang sempat membuat polemik tahun lalu. (Nana)
Bupati Malang Sanusi sentil pengelolaan CSR yang sempat membuat polemik tahun lalu. (Nana)

MALANGTIMES - Masih ingat  ramainya kasus hadiah lomba batik yang molor hampir satu tahun lebih di Kabupaten Malang?

Kasus itu akhirnya membuat para perajin batik yang menjadi pemenang dalam lomba batik acara HUT Kabupaten Malang tahun 2018 lalu pun angkat bicara. Bahkan membuat pihak kepolisian pun memanggil para pejabat Kabupaten Malang yang didapuk jadi panitia dalam HUT Kabupaten Malang pada tahun 2019.

Hadiah lomba batik, yang seharusnya diterima para pemenang sebesar Rp 27,5 juta dari sumber corporate social responsibility (CSR)  tahun 2018, baru diserahkan tahun 2019 setelah peristiwa itu ramai diperbincangkan masyarakat dan diangkat media.

Walau akhirnya dari pemanggilan kepolisian kepada para pejabat Pemkab Malang tak berujung ke ranah pidana, hal itu membuat Bupati Malang Sanusi kembali mengungkitnya dalam acara rapat koordinasi (rakor) CSR di ruang rapat Pemkab Malang, Jumat (7/2/2020).

Orang nomor satu di Kabupaten Malang itu menyentil keras atas munculnya peristiwa tersebut serta memintanya tak ada lagi hal serupa pada masa dirinya menjabat sebagai bupati Malang.

"Itu jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai setelah ramai terkait itu, baru hadiah diserahkan. Tidak benar itu. CSR tak masuk APBD tapi malah ke kantong pribadi. Ini bisa mencoreng Pemkab Malang, baik di mata perusahaan yang mengucurkan CSR dan masyarakat," ucap Sanusi tegas terkait persoalan CSR dalam berbagai program dan kegiatan di wilayahnya.

Tak hanya memberikan sentilan tajamnya atas pengelolaan CSR yang akan membuat masyarakat dan perusahaan tak lagi percaya ke Pemkab Malang. Sanusi juga meminta  urusan itu ke depannya bisa dikoordinasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Sehingga tak ada lagi hal memalukan yang akan menimpa Pemkab Malang terkait pengelolaan CSR.

"Jadi, saya minta nanti soal ini di bawah Bappeda. Sehingga untuk laporan dan perusahan mana saja yang menyalurkan CSR bisa mengetahuinya," ujarnya.

Sanusi juga menegaskan, peristiwa molornya hadiah lomba batik tahun lalu jangan sampai membuat perusahaan ragu menyalurkan CSR ke Kabupaten Malang. "Saya jamin, tak ada lagi hal itu. Jadi, perusahaan jangan ragu untuk menyalurkan CSR ke Kabupaten Malang. Lewat Bappeda, nantinya seluruh CSR juga akan dilaporkan secara berjenjang ke pemerintah provinsi sampai pusat," ucapnya.

Seperti diketahui, kasus yang disentil oleh Sanusi dalam rakor CSR sempat membuat para pejabat Kabupaten Malang yang masuk dalam kepanitian dipanggil Polres Malang untuk memberikan keterangan. Nurcahyo, kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang yang didapuk menjadi ketua panitia HUT Ke-1258 Kabupaten Malang  waktu itu, menyampaikan, acara itu memang tak memakai APBD secara khusus tapi dibiayai melalui anggaran di setiap OPD dan CSR Bank Jatim dengan nilai sebesar Rp 125 juta.

"Terkait hadiah lomba batik itu di bawah Dinas Koperasi. Ternyata, dinas tidak memiliki anggaran hadiah lomba. Otomatis mereka menyerahkan hal ini ke panitia besar. Kita ini kena getahnya saja," ucapnya waktu itu.

Didik Budi Muljono, sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Malang yang juga sempat diminta keterangan, memberikan jawaban lain saat itu. Yakni, hadiah lomba yang harusnya diserahkan ke pemenang tahun 2018 ternyata dipergunakan untuk biaya keamanan dan lainnya. "Jadi,  hadiah lomba batik baru bisa diberikan tahun 2019 itupun kita menggantinya," ucapnya.

Lepas dari itu itu semua, Sanusi tak ingin persoalan anggaran CSR untuk kegiatan tak bisa dipertanggungjawabkan dan akhirnya menimbulkan polemik dalam masyarakat.