Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi (kiri) dan Kepala UTPKB Tutuk Handayani (kanan) saat melihat pelayanan petugas uji kir (dd nana)
Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi (kiri) dan Kepala UTPKB Tutuk Handayani (kanan) saat melihat pelayanan petugas uji kir (dd nana)

MALANGTIMES - Menyukseskan smart card atau kartu pintar uji kir kendaraan yang diluncurkan pertama kalinya di Kabupaten Malang, Dinas Perhubungan (Dishub) telah mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk pengadaannya.

Dimana, total pagu yang telah masuk di APBD Kabupaten Malang 2020 untuk pengadaan kartu pintar uji kir sebesar Rp 250 juta. Anggaran sebesar itu untuk 10 ribu keping kartu pintar uji kir yang bentuknya mirip dengan e-KTP atau ATM.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Hal ini disampaikan oleh Hafi Lutfi Kepala Dishub Kabupaten Malang dalam peluncuran perdana kartu pintar uji kir yang akan menggantikan buku uji kir yang selama ini dipergunakan.

"Tahun ini sesuai amanah peraturan Menteri Perhubungan, untuk buku uji kir diganti ke kartu pintar. Untuk itu sejak perencanaan anggaran kita alokasikan untuk pengadaannya sebesar Rp 250 juta," ucap mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Jumat (7/2/2020).

Anggaran daerah Rp 250 juta untuk pengadaan kartu pintar uji kir yang diterbitkan oleh pihak kementerian terkait dengan total 10 ribu keping. Rinciannya adalah setiap keping kartu pintar harganya Rp 25 ribu, lebih mahal dibanding buku uji kir yang dipakai sampai saat ini yakni Rp 10 ribu.

Tapi, dengan pemakaian kartu pintar, urai Lutfi, akan membuat pelayanan uji kir kendaraan semakin efektif. Dimana para pemilik kendaraan wajib kir tak perlu harus menunggu lama. 

"Efisiensi waktunya hampir sekitar setengah jam lebih dibanding pakai buku uji kir. Selain tentunya secara data akan lebih akurat dan terintegrasi dengan data di Kementerian," ucapnya.

Tak hanya sisi kemudahan bagi masyarakat, penggunaan kartu pintar juga bisa menjadi alat membendung peredaran buku uji kir palsu, calo dan juga 'permainan curang' petugas uji.

Lutfi mencontohkan, ada pemilik kendaraan yang tak layak jalan dalam uji kir, tapi bermain mata dengan petugas. "Sehingga akhirnya uji kir diloloskan. Bila ini ada, misalnya, tak bisa lagi dengan adanya kartu pintar. Karena seluruh data langsung terekam dan kendaraan terfoto dari empat sudut," ungkapnya.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Disinggung terkait kebutuhan kartu pintar untuk Kabupaten Malang, Tutuk Handayani Kepala Unit Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UTPKB) Dishub Kabupaten Malang, menyampaikan di kesempatan yang sama. Dimana, merujuk di tahun 2019 lalu, data kendaraan wajib uji kir sejumlah 32 ribu unit. Dimana jumlah unit kendaraan itu jadi rujukan awal pengadaan kartu pintar di tahun 2020.

Tapi, lanjut Tutuk, untuk saat ini Pemkab Malang hanya mengalokasikan anggaran Rp 250 juta untuk 10 ribu keping. "Sisanya kita rencanakan di perubahan anggaran kegiatan (PAK)," ujarnya.

Dengan jumlah itu, penerapan penuh kartu pintar uji kir akan dimulai Mei 2020 datang. Di rentang Februari hingga April 2020, Dishub Kabupaten Malang hanya akan fokus dulu pada kendaraan uji kir baru dan mutasi. Selain juga untuk menghabiskan buku uji kir yang jumlahnya mencapai 13 ribu.

"Ini baru diluncurkan hari ini. Jadi secara penuh kita target penerapan di Mei, sambil menghabiskan buku uji kir sampai April. Karena itu untuk kartu pintar kita fokus dulu ke uji kir baru dan mutasi," urai Tutuk.