Wakil Ketua Fraksi PKS, Rokhmad (Foto: instagram @rokhmad_qa)
Wakil Ketua Fraksi PKS, Rokhmad (Foto: instagram @rokhmad_qa)

MALANGTIMES - Dugaan kasus bullying yang dialami oleh siswa berinisial MS di SMPN 16 Kota Malang salah satunya karena faktor kelalaian pengawasan. Ya, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang selaku lembaga seakan tercoreng.

Bagaimana tidak, kejadian aksi perundungan itu menyebabkan korban hingga harus menjalani amputasi pada jari tengah tangan kanannya. Fakta-fakta kekerasan juga telah diselidiki oleh pihak kepolisian.

Kejadian ini sangat disayangkan, kota berjuluk pendidikan ini mau tidak mau menambah catatan kelam perihal kekerasan anak. Sebelumnya, bahkan lembaga terkait menganggap aksi yang dilakukan siswa hanya sebatas gurauan semata. Yang mana hal itu sangat berbeda jauh, dari fakta di lapangan yang dibeberkan pihak kepolisian.

Menanggapi kejadian yang terus diperbincangkan publik itu, Wakil Ketua Fraksi PKS, Rokhmad menyatakan kelalaian akan pengawasan lembaga dan kesalahan informasi yang meyebar ke lini massa harusnya bisa ditanggapi dengan bijaksana. Baik itu pihak kepala sekolah maupun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seyogyanya memberikan klarifikasi permohonan maaf.

"Kalau saya, ya kepala sekolah minta maaf karena ini kelalaian. Siap dipindahkan atau turun jabatan menjadi guru (misalnya) itu ndak apa-apa. Kepala dinas ya meminta maaf, karena terkait sesuatu yang disampaikan. Ternyata informasi yang didapatkan kurang diteliti lagi, seperti itu saja, terbuka tidak masalah," jelasnya, dihubungi MalangTIMES, Jumat (7/2).

Apalagi, saat ini Kota Malang tengah mengedepankan pendidikan karakter. Dimana, sikap dan perbuatan menjadi acuan penting dalam pembelajaran bagi siswa. Dijelaskannya, oleh Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang ini bahwa permohonan maaf karena kesalahan juga bagian dari pendidikan karakter.

"Kalau salah ya minta maaf. Ini karakter loh, diberi nengucapkan terima kasih. Tapi kalau salah ya memohon maaf ini merupakan anak kami, tetapi juga tetap meminta tolong kepada penegak hukum karena anak masih di bawah umur diberikan pembinaan," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengharapkan kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan di Kota Malang. Di sisi lain, perihal keberlanjutan penanganan di pihak yang berwajib juga diminta bisa diketahui publik secara transparan.

"Sehingga ini pelajaran bagi guru-guru, kepala sekolah sebagai leader di situ harus ikut tanggung jawab terkait dengan kejadian tersebut. Kami harapkan penangannya juga transparan, jangan sampai ditutup-tutupi. Anak-anak juga bisa dihukum dengan arif dan bijaksana," pungkasnya.