Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Berlanjutnya dugaan kasus perundungan atau bullying siswa berinisial MS di SMPN 16 Kota Malang memasuki babak baru. Selain proses penyidikan dari Polresta Malang Kota, pihak lembaga baik sekolah maupun instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang juga terkena imbasnya.

Bagaimana tidak, kejadian ini mencuat dan menjadi perbincangan publik lantaran korban sampai harus menjalani operasi amputasi jari tengah tangan kanannya. Bahkan, kondisi fisiknya juga mengalami lebam di bagian kaki, punggung dan tangan.

Unsur kelalaian dari pihak sekolah dalam menjaga aktivitas siswanya dipertanyakan. Karena aksi ini semula dianggap gurauan, tapi malah menjadikan seseorang terluka parah dan menjalani perawatan intensif.

Kejadian ini seakan mencoreng dunia pendidikan di Kota Malang, kota berjuluk pendidikan namun malah menampilkan tindakan kekerasan terhadap anak. Faktor kelalaian pelayanan pendidikan juga ikut tersorot.

"Kepala Sekolah (kena sanksi), dinas juga. Kalau dinas kan ada aturannya. Dan hari ini kita sudah buat berita acara, ada pemanggilan kepala sekolah dan struktur di bawahnya," ujar Wali Kota Malang, Sutiaji ditemui Kamis, (6/2).

Dijelaskannya, persoalan sanksi akan menyesuaikan peraturan undang-undang. Yakni, berkaitan dengan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 53 tahun 2010. Kemudian, UU no. 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 85 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

"Sanksi sudah kita lihat kita sudah ada Permendikbud no 85/2015 mekanismenya sudah ada. Pemilihannya ya sampai pada pembebastugasan (Kepala Sekolah)," imbuhnya.

Sementara berkaitan dengan instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, lebih lanjut ia menyampaikan bahwa sudah ada pemberian peringatan. Nantinya, akan diberlakukan masa percobaan kinerja dari instansi tersebut.

"Semuanya nanti mengikuti aturan, kalau dinas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) sudah kita peringatkan. Di UU no. 5 jelas, ketika melakukan kesalahan dan kinerjanya ada kesalahan dikasih batas waktu 6 bulan itu (masa percobaan memperbaiki kinerja)," tandasnya.