Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi  (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangaTIMES)
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangaTIMES)

MALANGTIMES - Dugaan kasus perundungan atau bullying yang dialami siswa berinisial MS di SMP 16 Kota Malang masih terus menjadi perbincangan publik.  Itu lantaran ada pernyataan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Padahal, dari kejadian dugaan bullying itu. korban harus menjalani perawatan intensif hingga jari tengah tangan kanannya diamputasi. Bahkan, bagian tubuh lainnya seperti kaki, punggung, dan tangan juga mengalami lebam yang parah.

Karena itu, anggota DPRD Kota Malang bakal memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zubaidah untuk dimintai pertanggungjawaban atas pernyataan yang menganggap aksi bullying oleh siswa itu hanya gurauan. 

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi mengatakan, pemanggilan itu rencananya akan dilakukan Rabu (12/2) pekan depan. Apalagi, kasus kekerasan anak bukan sekali saja terjadi di Kota Malang.

"Ya, sebenarnya kami ingin secepat-cepatnya berkomonukasi memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang bu Zubaidah terkait dengan situasi perundungan karena ada beberapa temuan di lapangan yang antara jawaban beliau nyaris tidak sama. Sehingga ini yang akan kami gali," ujarnya, Kamis (6/2).

Dijelaskan, pernyataan yang tidak sesuai itu perihal menganggap bullying hingga menyebabkan korban mengalami kekerasan itu hanya dianggap sederhana. Padahal, dari aparat penegak hukum, diduga ada unsur kesengajaan.

Pemanggilan tersebut, menurut Wanedi,  bukan didasari pada suatu bentuk untuk menyalahkan pihak manapun, melainkan ingin memberikan arahan bagaimana agar dunia pendidikan bisa terbebas dari bullying.

"Contoh (waktu klarifikasi senin lalu) kejadian itu dianggap guyon, yang seolah-olah kebablasan. Komisi D tentu fokus bagaimana di dunia pendidikan harus terbebas dari bullying yang kebablasan. Orang peloncoan mahasiswa saja kita hilangkan kok, apalagi ini ujung tangannya diamputasi. YA  tentu tidak kita harapkan sama sekali," imbuhnya.

Kejadian ini juga dianggap sudah mencoreng dunia pendidikan di Kota Malang. Sehingga, hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama, baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, pemerintah daerah, dan DPRD Kota Malang.

"Kota Malang menyandang predikat kota layak anak. Lha di dunia pendidikannya masih ada kejadian seperti ini.  Kami bukan ingin mencari kesalahan siapa. Ini tanggung jawab kita bersama, kita semua ini lalai. Komisi D berpadangan bahwa hal serupa ini tidak boleh terjadi kembali," tandasnya.