Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dugaan kasus perundungan atau bullying yang dialami MS siswa SMPN 16 Kota Malang telah mencoreng Kota Pendidikan ini. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam hal ini juga kecolongan dengan adanya aksi bullying berujung pada tindakan kekerasan.

Bahkan, aksi yang dilakukan tujuh teman korban sendiri itu menjadikan MS harus menjalani operasi amputasi jari tengah tangan kanannya. 

Baca Juga : Kejari Malang Terima Gugatan Online Kasus WP Hotel Penunggak Pajak

Terdapat pula luka lebam di bagian tubuh lainnya, seperti kaki, punggung dan tangan.

Kejadian ini menjadi viral, setelah kondisi korban ramai diperbincangkan di sosial media. 

Informasi dari keluarga juga menyebut korban termasuk anak yang pendiam dan tidak suka mengadu.

Hal ini seolah menjadikan lingkungan sekolah menjadi kondisi yang tidak aman bagi siswa.

Karena, proses pengaduan tindakan tidak layak masih cukup sulit untuk dilakukan.

Wali Kota Malang Sutiaji menanggapi serius kejadian tersebut. 

Ia meminta untuk dilakukan peninjauan berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan. 

Karena, saat ini perda yang ada belum memfasilitasi proses pengaduan masyarakat.

"Saya minta ada peninjauan berkaitan dengan masalah Perda Pendidikan, di sana belum ada yang namanya model pengaduan. Maka ini harus ada pembenahan," ujarnya ditemui usai menggelar pertemuan bersama Kepala Sekolah SMP se-Kota Malang, Rabu (5/2).

Menurutnya, jika ada sistem pengaduan yang jelas maka semua aktivitas di sekolah akan terkontrol dengan baik. 

Baca Juga : Awasi Napi Asimilasi, Polres Malang Bahas Bareng Kejari

Siswa maupun orang tua, memiliki akses untuk melayangkan protes kepada pihak penanggung jawab sekolah.

"Saat ini kan belum ada dibangun sebuah komunikasi dengan ritme yang jelas, alur yang jelas. Sehingga ketika anaknya ada keluhan, maka orang tua tahu harus lapor kepada siapa. Mekanismenya bagaimana, itu yang harus dikuatkan," imbuhnya.

Sehingga, dijelaskannya tidak akan ada lagi masyarakat yang melakukan pengaduan tapi berujung ancaman. 

Melainkan, akan ada penjaminan hak perlindungan bagi keluarga maupun siswa. 

Hal inilah, menjadi salah satu cara dalam memaksimalkan pengawasan di lingkungan sekolah.

"Supaya tidak terjadi ketika anak mengadu nanti malah menjadi orang yang terancam di sekolah. Mekanismenya harus diperkuat, jadi ada yang mem-back up dan penjaminan bagi yang mengadu, anak ini aman. Tidak mendapat perlakuan lain dari guru atau lembaga, dan itu harus dibentuk dengan aturan yang jelas," pungkasnya.