Jembatan Dau setelah ambrol. (dok MalangTimes)
Jembatan Dau setelah ambrol. (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Ambrolnya jembatan di Dusun Krajan, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, tiga hari lalu, ramai diperbincangkan di grup WhatsApp (WAG).
Berbekal video detik-detik ambrolnya jembatan dengan durasi sekitar 58 detik yang tersebar di WAG itu, muncul respons terbilang ramai terkait teknis pembangunan jembatan yang dilakukan  CV Wahyu Sarana yang beralamat di Perum Muara Sarana Indah B-7 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, tersebut.

Kontraktor, menurut data di lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, telah memenuhi berbagai syarat memenangkan tender dengan pagu Rp 700 juta dan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 699.990.386,23. Tapi setelah dilakukan tender, harga tawaran terendah hanya Rp 486.914.496,08 dan dimenangkan  CV Wahyu Sarana tahun 2019 lalu.

Baca Juga : Viral Surat Stafsus Jokowi untuk Camat, Dicoreti Bak Skripsi hingga Berujung Minta Maaf

Hal yang mencuat dari video itu adalah tak terlihatnya sayap jembatan yang fungsinya untuk melindungi dari hantaman arus air sungai. "Saya lihat dari video itu tak ada sayap jembatannya. Padahal kondisi sungai lebar dengan arus deras. Kok nggak diantisipasi  konstruksinya. Harusnya ada sayap di tiap titik," tulis salah satu anggota di WAG yang tak berkenan disebut namanya, Minggu (2/2/2020).

Dia yang kesehariannya  berprofesi di bidang infrastruktur dengan basis keilmuan teknik sipil ini juga melanjutkan, fungsi sayap untuk melindungi jembatan dari hantaman arus sungai.
Selain tak terlihatnya sayap jembatan, di belakang jembatan pun tak terlihat tanggul. Pun dengan  panjang bentang sungai lebih dari 6 meter, harusnya konstruksi bukan jembatan beton.

"Tapi  harus komposit, gelagar besi. Kalau beton, anggaran lelang itu (Rp 480 juta) ya mencukupi memang. Tapi kalau jembatan gelagar besi dengan volume itu, ya Rp 600 jutaan," ungkapnya ke wartawan via WA.

Dia juga menegaskan, analisisnya berdasarkan gambar  video yang memang ramai diperbincangkan di WAG. "Kalau di lapangan, saya kurang tahu. Seperti fondasi apa kurang dalam atau pendek, tak terlihat di video. Tapi walau ini bencana, seharusnya sudah diperhitungkan dalam perencanaan," tandasnya.

Di lapangan, penuturan itu  juga sesuai dengan apa yang dilihat Didik Gatot Subroto, ketua DPRD Kabupaten Malang. Dia menyampaikan bahwa memang tak ada sayap jembatan di sana.

"Nah itu yang juga saya tanyakan. Saya tak lihat ada sayap jembatannya. Mungkin karena bentang sungai tak lebar atau bagaimana. Ini yang nanti juga saya mintakan keterangannya," ujar ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini.

Didik Gatot menambahkan, pihaknya sampai saat ini belum melihat perjanjian kontrak antara Pemkab Malang dengan CV Wahyu Sarana. Sehingga belum mengetahui detail terkait perencanaan dan hal teknis lainnya.

"Kami belum pegang. Nanti kami panggil Dinas Bina Marga untuk menerangkan hal itu. Saya bukan orang teknik. Jadi, tak terlalu mengetahui detail hal itu. Tapi memang di sana tak ada sayap jembatannya," ucapnya.

Dari video detik-detik ambrolnya jembatan Dau, datangnya air  terlihat deras sekali. Hanya sekian detik melintasi, jembatan Dau pun ambrol dan terlihat begitu ringkihnya saat aliran air deras melintasinya. Jembatan Dau terbelah menjadi tiga bagian dan memutus jalur antara dua desa.

Baca Juga : Viral Video Warga Beri Semangat kepada Pasien Positif Covid-19

Dari keterangan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni, ambrolnya jembatan dikarenakan di atasnya ada dam yang jebol.  “Di atas aliran jembatan atau hulu, jaraknya sekitar 200 meter, ada sebuah dam yang jebol. Maka aliran air pun semakin deras,’’ ungkapnya.

Romdhoni beserta petugas lain juga  telah melakukan pengukuran pasca-ambrolnya jembatan. Tinggi dasar sungai yang semula 3 meter menjadi 5 meter. "Tanah di dasar sungai tergerus air sehingga menjadi  semakin dalam," imbuh Romdhoni.

Lepas dari klaim bahwa ambrolnya jembatan Dau karena bencana alam, pihak DPRD dan kepolisian akan terus mendalaminya. Apakah benar karena force majeure ataukah ada faktor teknis lainnya, yakni lalainya pihak ketiga dalam pembangunan. Ataukah ada hal lainnya yang membuat perencanaan pembangunan jembatan Dau tak sesuai spesifikasi walau Romdhoni secara tegas menyatakan pembangunan jembatan telah sesuai spesifikasi dan diawasi ketat dalam prosesnya.

Akankah ambrolnya jembatan Dau membuat Pemkab Malang harus kembali merogoh anggaran untuk membangun ulang? Padahal jembatan itu baru sekitar dua bulan diserahterimakan. Atau kontraktor yang akan menanggung kondisi ambrolnya jembatan itu?

"Jika kerusakan bangunan itu akibat force majeure, bukan tanggung jawab dari pihak ketiga  atau pelaksana proyek,’’ ujar Romdhoni. 

Artinya, Pemkab Malang pun dengan uang rakyatnya kembali harus merogoh dalam untuk membangun ulang jembatan tersebut. Walau dalam Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2020 juga disebutkan adanya pasal kegagalan bangunan yang mewajibkan penyedia jasa bertanggung jawab paling lama 10 tahun setelah tanggal serah terima.