Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto akan secepatnya memanggil Dinas PU Bina Marga terkait ambrolnya jembatan Dau. (Ist)
Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto akan secepatnya memanggil Dinas PU Bina Marga terkait ambrolnya jembatan Dau. (Ist)

MALANGTIMES - Ambrolnya jembatan penghubung dua desa di wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, memantik reaksi dari DPRD. Tak hanya melihat langsung ke lokasi ambrolnya jembatan, DPRD Kabupaten Malang juga membawa bongkahan material untuk diujilaboratoriumkan.

Didik Gatot Subroto, ketua DPRD Kabupaten Malang, pun menegaskan, sambil menunggu adanya pengumpulan bahan dan keterangan oleh Polres Malang, pihaknya akan segera memanggil para pihak dalam ambrolnya jembatan yang baru diserahterimakan selama dua bulan itu.

Baca Juga : Ditemukan Sepatu, Kaus Kaki, Topi di Dekat Hilangnya Pendaki Gunung di Kota Batu

"Secepatnya. Mungkin 1 atau 2 hari ini kami panggil. Pokoknya minggu ini kami panggil. Pertama tentunya pihak Bina Marga sebagai penanggung jawabnya," tandasnya, Minggu (2/2/2020).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini menyayangkan adanya peristiwa yang menurut data dari Polsek Dau menelan kerugian materiil sekitar Rp 650 juta. Apalagi, usia bangunan pun belum mencapai 1 tahun serta mempergunakan APBD dengan nilai Rp 486,9 juta, melalui cara lelang elektronik.

"Karena itu kita akan secepatnya panggil Bina Marga untuk menjelaskan bagaimana mekanisme lelang dan lainnya terkait kontrak dengan pihak ketiga itu," ujar Didik.

Dia juga menyampaikan, pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 700 juta. Tapi di lapangan disepakati kontrak hanya Rp 486,9 juta.

"Ini juga yang akan kami minta keterangannya dari Bina Marga. Semua harus detail dan kajian itu kan ada di Bina Marga," imbuh Didik.

Disinggung terkait nominal anggaran pembangunan yang dari sisi ekonomis dikatakan efisien, tapi dari konteks pembangunan konstruksi tak bisa dipakai begitu saja, mantan ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang ini menegaskan, dalam setiap pembangunan, faktor keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan tak bisa ditawar-tawar.  Sebab, hal itu merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Tepatnya di Pasal 59 Ayat (5), terkait kasus ambrolnya jembatan Dau yang diklaim karena bencana alam. 

"Dalam menyusun standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan untuk setiap produk jasa konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun."

Bila terjadi gagal bangunan dikarenakan Pasal 59 terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, maka pihak penyedia jasa yang bertanggung jawab atas hal itu. Misalnya, seluruh rangkaian item di Pasal 59 tak terpenuhi, baik dari sisi pengkajian, perencanaan, mutu material, sampai pemetaan lokasi atau geografis, bisa dibebankan ke pihak penyedia jasa sesuai Pasal 60 Ayat (1).

"Jadi, semua bangunan memiliki spesifikasi. apakah bangunan ini sudah memenuhi spesifikasi,  sudah dihitung secara detail? Semuanya harus gamblang,’’ ujar Didik.

Baca Juga : Efek Jera, Ortu 207 Remaja Balap Liar Dipanggil Polisi, Guru Juga Ditembusi

Dia juga menyampaikan, terkait adanya selisih harga cukup tinggi dari HPS dan harga pemenang kontrak, dewan tak bisa berbicara panjang.
"Itu nanti kewajiban di Tipikor Polres Malang untuk mendalaminya. Apakah dengan HPS Rp 700 juta yang ideal itu, tapi di lapangan hanya Rp 480 juta, bisa memenuhi spesifikasi. Atau ada faktor lain yang membuat Dinas Bina Marga berani memakai harga itu," ucapnya.

DPRD pun akan menunggu terlebih dahulu kajian dari Polres Malang terkait hal itu. Sampai ada hasil dari kajian itulah, DPR akan mengikuti tindak lanjut ke depannya dalam persoalan yang mengerucut pada dua pemicu ambrolnya jembatan Dau. Yakni, faktor alam berupa bencana alam  dan faktor teknis dikarenakan pembangunan tak sesuai dengan spek.

"Kami tunggu itu dulu sambil secepatnya memanggil para pihak. Biar jelas dan hal itu tak terulang lagi pada proyek lainnya di Kabupaten Malang," tandas Didik.

Terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni beberapa hari lalu di lokasi kejadian menegaskan bahwa ambrolnya jembatan karena bencana alam  berupa banjir bandang.  "Pembangunan sesuai spesifikasi. Kita melakukan pengawasan ketat selama pembangunan. Ini force majeure," ucapnya.

Sayangnya, untuk persoalan terkait harga penawaran di bawah pagu dan HPS yang juga bisa dijadikan faktor adanya 'persoalan' ambrolnya jembatan, Romdhoni belum memberikan jawaban kepada wartawan saat meminta konfirmasi terkait itu.