Kondisi jembatan Dau setelah ambrol (dok MalangTimes)
Kondisi jembatan Dau setelah ambrol (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Peristiwa ambruknya jembatan di Dusun Krajan, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kamis (30/1/2020) lalu, menggelitik berbagai pihak dengan menyisakan sejumlah pertanyaan.

Tak hanya DPRD Kabupaten Malang yang turun melihat lokasi ambruknya jembatan yang menghubungkan Desa Gadingkulon dan Desa Selorejo. 

Baca Juga : Sehari 9 Korban Covid-19 di Surabaya Meninggal, Gubernur Minta Contoh Magetan Tekan Kasus

Unit IV Tindak Pidana Korupsi Polres Malang pun turun untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).

Pasalnya, walau tak ada korban jiwa, peristiwa yang diperkirakan membuat kerugian Rp 650 juta itu menimbulkan pertanyaan masyarakat. 

Apakah jembatan yang baru dua bulan diserahterimakan pekerjaannya itu ambruk karena force majeure atau karena unsur lain.

Pertanyaan itu semakin menguat, bila melihat pagu anggaran pembangunan jembatan Dau dengan nilai Rp 700 juta dan harga perkiraan sendiri (HPH) Rp 699.990.386,23. 

Dimana, dari hasil lelang melalui LPSE (lembaga pengadaan secara elektronik) tahun 2019 lalu, pagi dan HPS ini ditawar dan dimenangkan dengan nilai Rp 486.914.496,08 oleh Wahyu Sarana yang beralamat di Perum Muara Sarana Indah B-7 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau.

Hal ini juga dibenarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang Romdhoni sebagai leading sektor pembangunan jembatan yang penyelesaiannya November 2019 lalu.

"Pemenang lelang dari CV Wahyu Sarana dengan nilai tawar Rp 480 juta-an," ucapnya.

Menjadi menarik, lepas dari klaim DPUBM Kabupaten Malang melalui Romdhoni yang mengatakan, ambruknya jembatan karena bencana alam. 

Bila melihat jejak tender dan nilai pemenangnya yang terbilang jauh dari pagu dan HPS. 

Yakni ada nilai yang dibuang sekitar Rp 200 juta dengan harga pemenang. Atau harga tawar dari kontraktor hampir sekitar 70 persen dari pagu dan HPS dalam tender. 

Artinya, dengan nilai sekitar 70 persen dari nilai HPS, kontraktor juga dibebani pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh) serta retribusi dan pajak lainnya.

Hal ini menjadi rahasia umum dalam pelelangan di tubuh pemerintah. 

Baca Juga : Pasien Positif Covid-19 Meningkat, Polres Malang Ancam Warga yang Tolak Pemakamannya

Dimana, harga penawaran bisa mencapai sekitar 80 persen dari HPS. 

Hal ini pernah juga disampaikan oleh Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Enjang Mulyana, yang dilansir koran bisnis (2017 lalu) yang mengatakan, sistem lelang proyek yang diterapkan pemerintah kerap  memenangkan penawar terendah hingga 84 persen dari HPS.

Hal itu, lanjutnya, dinilai rentan menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah. 

Selain rawan penyimpangan hukum, keputusan semacam itu juga membuat pekerjaan sulit dipertanggungjawabkan.

"Sejatinya, sebuah pengerjaan proyek konstruksi ataupun proyek lain, persentase nilai yang masih realistis paling tidak 90 persen dari HPS," ujarnya.

Hal itu pula yang membuat DPRD Kabupaten Malang terjun ke lokasi dan akan melakukan uji laboratorium bongkahan material pondasi jembatan.

"Kami mengambil sampel, untuk dibawa ke laboratorium, dilakukan pengujian. Apakah pondasi jembatan ini dibangun sesuai dengan spesifikasinya atau tidak,’’ ucap Didik Gatot Subroto Ketua DPRD Kabupaten Malang yang sangat menyayangkan ambruknya jembatan yang didanai APBD, Minggu (2/2/2020).

Senada, Unit IV Tindak Pidana Korupsi Polres Malang, yang dipimpin Aiptu Ari Siswo juga melakukan olah TKP. 

“Kami datang ke TKP untuk melakukan pulbaket. Ini masih tahap awal. Jika memang ditemukan adanya sesuatu yang tidak sesuai aturan, statusnya ditingkatkan menjadi penyelidikan," ujarnya yang juga akan secepatnya dari hasil pulbaket melakukan gelar perkara. 

"Ini untuk mengetahui jembatan ambruk murni bencana alam atau ada masalah lain," imbuhnya.