Aktivitas lalu lalang di Pasar Blimbing Kota Malang yang urung direvitalisasi (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Aktivitas lalu lalang di Pasar Blimbing Kota Malang yang urung direvitalisasi (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) terkait revitalisasi pasar tradisional.

Ya, Pasar Blimbing yang direncanakan bakal dilakukan perombakan itu hingga kini masih mangkrak dan seakan urung menemukan solusi.

Sudah sekitat 10 tahun sejak dilakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan investor, kondisi Pasar Blimbing belum juga menunjukkan perubahan.

Kondisinya bahkan dinilai memprihatinkan dan terus mendapat banyak protes dari pedagang.

Sebelumnya, Pemkot Malang juga mengupayakan pencabutan PKS dengan investor agar revitalisasi Pasar Blimbing bisa dilakukan secara mandiri.

Namun, hingga kini rencana tersebut juga belum menemukan hasil.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto menyatakan persoalan pencabutan PKS bukan perkara mudah, karena proses perjanjian telah ditandatangani kedua belah pihak. 

Apalagi, pihak investor menghendaki hingga 30 tahun untuk pengelolaan pasar pasca pembangunan.

Pencabutan PKS baru bisa dilakukan jika salah satu pihak yang akan diputus kontraknya dengan senang hati memberikan persetujuan proses pemutusan. 

"Kalau pihaknya mau diputus, ya nggak masalah. Tapi kan ini ada aturan hukumnya," ujarnya.

Di sisi lain, Pasar Blimbing di klaim sudah memiliki legal standing (LS) dan legal opinion (LO). 

Untuk mempercepat pembangunan, baru bisa dilakukan menggunakan APBD atau bantuan dari pemerintah pusat.

Wasto menambahkan, pencabutan PKS juga harus melihat secara keseluruhan dalam perjanjian yang telah disepakati. 

Apakah ada sekiranya dari poin-poin kesepakatan terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak. 

Kemudian, mengenai produk hukum dari PKS yang dibuat dan disepakati harus memenuhi berbagai persyaratan.

"Kalau salah satu tidak mau, maka akan ada gugatan karena pemutusan kebijakan itu," imbuhnya.

Namun, hingga kini upaya apa yang akan diambil untuk melakukan pembenahan terhadap Pasar Blimbing itu masih belum ada progress. 

Pasalnya, usulan pencabutan PKS masih harus dikaji lebih mendalam. 

"Tidak ada progress, karena belum ditemukan poin yang disepakati. Akan dikaji dulu untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan dilakukan pencabutan itu nanti," tandasnya.