Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 Dirman Pardosi (Ist)
Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 Dirman Pardosi (Ist)

MALANGTIMES - Tak seheboh Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 tak ingin disebut gagal bayar nasabahnya sebesar Rp 9,6 triliun. 

Baca Juga : Pertama Kalinya di Malang Ada Studio Apartemen Luas Harga Termurah Hanya di Kalindra

Besaran itu  terdiri dari total outstanding klaim di tahun 2019 dan potensi klaim jatuh tempo di 2020 senilai Rp 5,4 triliun.

Perusahaan BUMN ini juga telah mengeluarkan Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.1/DIR/I/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengelolaan Sistem Antrean Klaim.

Ditetapkan tanggal 20 Januari 2020 lalu oleh direksi AJB Bumiputera, aturan tersebut mengisyaratkan adanya upaya percepatan pembayaran klaim.

Dirman Pardosi Direktur Utama Bumiputera seperti dilansir tempo.co (31/1/2020) menyampaikan pihaknya sedang melakukan pendataan seluruh klaim nasabah yang belum terbayarkan.

Dirinya memperkirakan  mekanisme pembayaran klaim melalui sistem antrean rampung pada Februari 2020.

"Sedang kita inventarisir. Tentunya dengan segala paramater yang jadi pertimbangan. Awal Februari kita perkirakan masuk tahap final," ucapnya.

Paramater yang akan jadi pertimbangan Bumiputera dalam pembayaran klaim, sesuai salinan peraturan direksi, didasarkan kecepatan nasabah dalam pengajuan klaim. 

Nasabah yang mengajukan klaim lebih awal akan memperoleh nomor antrean terdepan dan mendapat layanan lebih cepat.

Selain itu, nasabah yang mengklaim setelah 1 Januari 2020, nomor antrean ya akan ditempatkan setelah polis jatuh tempo 2019.

Mekanisme lainnya adalah klaim dengan tagihan terendah akan menjadi prioritas pembayaran.

Tapi, seperti disampaikan Dirman, pembayaran klaim nasabah tetap tergantung pada ketersediaan dana Bumiputera. 

Baca Juga : Tips Aman Ambil Uang di Mesin ATM Saat Pandemi Covid-19

Seperti juga tertulis dalam peraturan direksi terkait petunjuk pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem antrean. 

"Kecepatan pembayaran klaim tergantung pada ketersediaan dana sehingga waktu pembayaran klaim tidak dapat ditentukan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan untuk memudahkan pengecekan progress antrean, bisa melalui handphone.

Dirman juga hanya bisa berjanji, bila dana ada maka akan langsung dibayarkan kepada nasabah sesuai nomor antrean.

Peraturan direksi Bumiputera itu pun mendapat respons dari nasabah. 

Salah satunya adalah Lokman Muchsin yang menyampaikan, pernyataan Dirman itu terkait pendaftaran  pengajuan klaim saja.

"Yang diperkirakan rampung Februari itu pendaftaran pengajuan klaim. Bukan pembayaran. Pembayaran dilakukan kalau sudah ada uangnya," tulisnya menyikapi adanya beberapa judul berita di media yang menurutnya 'diplintir' dan seolah-olah Februari klaim nasabah dibayar Bumiputera.

Muhammad Syahrial, warga Medan, yang juga nasabah Bumiputera menyatakan, bahwa dirinya selama ini tak pernah terlambat untuk membayar premi. 

Tapi, kondisi finansial yang menurut Dirman, 'keukeuh' menyebutnya dalam tekanan, dan bukan gagal bayar, membuat Syahrial teekatung-katunh selama 2 tahun.

"Sejak tgl 22 Januari 2018 sampai saat ini tidak ada kejelasan terhadap pembayaran klaim saya tersebut. Sudah 2 Tahun lamanya. Sebelumnya saya tidak pernah terlambat untuk melakukan pembayaran premi. Mohon kiranya Pihak Direksi Bumiputera selalu amanah menjalankan pekerjaan dan segera menindaklanjuti permohonan saya. Saya berharap OJK untuk mengawasi pembayaran klaim terhadap semua nasabah AJB Bumiputera," harapnya.