Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Kemdikbud)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Kemdikbud)

MALANGTIMES - Perizinan untuk membuka prodi bagi perguruan tinggi yang berakreditasi A dan B akan lebih mudah. Dilansir dari rilis resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berakreditasi A dan B diberikan otonomi untuk membuka program studi (prodi) baru, sesuai kebutuhan masa depan.

"Tantangan perguruan tinggi dewasa ini adalah bagaimana mereka mampu menjawab kebutuhan industri, bahkan kebutuhan negara," kata Mas Menteri, sapaan akrab Mendikbud.

Nadiem menyakini, bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan SDM unggul di Indonesia. Menurut dia, setelah meraih gelar sarjana, para lulusan S1 akan langsung menghadapi tantangan di dunia kerja. "Maka inilah saatnya kita tingkatkan kualitas lulusan S1 kita," timpalnya.

Dia mengatakan, solusi untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan mendukung kolaborasi antara universitas dengan berbagai pihak di luar kampus untuk menciptakan prodi-prodi baru.

Melalui kebijakan ini, kesempatan bagi perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B untuk bekerja sama dengan organisasi dan/atau QS top 100 World Universities lebih terbuka.

Perizinan untuk membuka prodi bagi perguruan tinggi yang berakreditasi A dan B tetap menjalankan prosedur yang ditetapkan namun dengan proses yang lebih mudah. Artinya, perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B bahkan yang telah menjalin kerja sama dengan organisasi tersebut mendapat kemudahan untuk membuka prodi baru. Asal mereka bisa membuktikan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan kelas dunia, organisasi nirlaba seperti PBB, Bank Dunia, USAID,  BUMN, BUMD,  atau top 100 World Universities berdasarkan QS ranking.

Kerja sama dengan organisasi tersebut mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penyerapan lapangan kerja.

Kementerian, kata Nadiem, akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Jika bisa dibuktikan ada kerja sama yang nyata dan riil antara kedua belah pihak, prodi baru tersebut akan mendapatkan akreditasi C dari BAN PT. "Kalau ada buktinya akan diberikan izin membuka program studi,” katanya.

Nadiem menambahkan, sebagai ujung tombak penyiapan SDM sudah semestinya perguruan tinggi terus bergerak dan berbenah dalam memperkuat bekal para sarjana di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman. Perguruan tinggi, kata dia, harus lebih cepat berinovasi dibandingkan jalur pendidikan lainnya karena harus adaptif dan berubah dengan lincah menyesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja.  

Inovasi dalam pembelajaran dan pengabdian masyarakat adalah tujuan utama pendidikan tinggi. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Menurutnya, ini adalah spirit dari konsep kampus merdeka.

Melalui kebijakan kampus merdeka, Kemendikbud ingin mempermudah prosedur pembukaan prodi. Adapun prodi tersebut bukan di bidang kesehatan dan pendidikan.  Kesehatan termasuk pendidikan dokter, farmasi, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan jurusan-jurusan kesehatan lainnya.