Pedagang Tuntut PKS Pasar Blimbing Dicabut, Begini Respons Pemkot Malang

Jan 30, 2020 14:14
Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Pedagang Pasar Blimbing menuntut agar perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan Pasar Blimbing dengan pihak ketiga segera dicabut. Hal itu menyusul semakin parahnya kerusakan pasar lantaran belum dibenahi sama sekali sejak 10 tahun terakhir.

Menanggapi tuntutan itu, Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto menyampaikan, pencabutan PKS bukan hal mudah karena perjanjian telah ditandatangani ke dua belah pihak. Kecuali jika salah satu pihak yang akan diputus kontraknya dengan senang hati menyetujui proses pemutusan tersebut.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Kalau pihaknya mau diputus, ya nggak masalah. Tapi ini kan ada aturan hukumnya," kata Wasto, Kamis (30/1/2020).

Mantan kepala Bappeda Kota Malang itu menyampaikan, pencabutan PKS harus dilihat secara menyeluruh. Salah satunya jika terdapat poin kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak. Selain itu, sebagai produk hukum, PKS yang dibuat dan disepakati saat akan dicabut harus memenuhi berbagai unsur dan persyaratan. "Kalau salah satu tidak mau, maka akan ada gugatan karena pemutusan kebijakan," tambahnya.

Menurut Wasto, saat ini upaya apa yang akan diambil masih belum ditentukan. Pasalnya, pihaknya belum melakukan kajian lebih mendalam berkaitan dengan usulan pencabutan PKS tersebut. Saat ini,  kajian akan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan dilakukannya pencabutan PKS tersebut. "Tidak ada progress, karena belum ditemukan poin yang disepakati," tambahnya.

Sebelumnya, tuntutan pencabutan PKS tersebut disampaikan lantaran pedagang merasa keberatan dengan kondisi pasar yang ada saat ini. Sebab, Pemkot Malang melalui dinas terkait tak dapat mengeluarkan anggaran pemeliharaan karena masih terganjal dengan PKS. Selain itu, dalam aturan yang ada, pemerintah tak diperbolehkan melakukan pembangunan secara fisik di lahan yang telah disepakati dengan pihak ketiga.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Sehingga, selama ini para pedagang secara swadaya melakukan pembenahan pasar. Pedagang akhirnya meminta pencabutan PKS dan kemudian dilakukan perbaikan atau revitalisasi menggunakan APBD atau APBN.

 

Topik
MalangBerita Malangmalang hari iniRencana Kerja Pembangunan DaerahBadan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malangperjanjian kerja samaPembangunan Pasar BlimbingSekretaris Daerah Kota Malang Wastorevitalisasi APBD atau APBN
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru