Bupati Malang Sanusi saat memberikan sambutan optimismenya atas visitasi kesiapan RSUD Kanjuruhan menjadi RS Pendidikan (Humas for MalangTimes)
Bupati Malang Sanusi saat memberikan sambutan optimismenya atas visitasi kesiapan RSUD Kanjuruhan menjadi RS Pendidikan (Humas for MalangTimes)

MALANGTIMES - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Kepanjen, terbilang lama mempersiapkan berbagai lompatan untuk menuju masa depannya sebagai pusat layanan kesehatan. 

Sebagai RS plat merah yang kerap tersandung stigma kurang maksimal dalam pelayanan, tantangan berat untuk menghilangkannya diperlukan energi besar. 

Maka, Kanjuruhan Reborn 2020 pun dilahirkan dan jadi tonggak perubahan besar-besaran bagi seluruh pegawai RSUD Kanjuruhan. 

Baik dari sisi pelayanan hingga berbagai pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan kesehatan ke masyarakat Kabupaten Malang.

Walau sempat diterpa berbagai persoalan, seperti ramainya mutasi Direktur RSUD Kanjuruhan, hingga penonaktifan Abdurrachman yang didapuk menggantikannya sebagai orang nomor satu di sana, karena terkena kasus dugaan korupsi dana kapitasi JKN.

RSUD Kanjuruhan dilahirkan ulang (reborn) dengan berbagai lompatannya. 

Misalnya, mewujudkan RS Pendidikan yang sejak beberapa tahun lalu dipersiapkan.

Persiapan mewujudkan RS Pendidikan di RSUD Kanjuruhan ini pun berbuah dengan adanya kunjungan atau visitasi dari Kementerian Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI).

Visitasi itu dalam rangka melihat kesiapan RSUD Kanjuruhan untuk menjadi RS Pendidikan selain sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Optimisme pun dikuatkan oleh Bupati Malang Sanusi dengan visitasi tim itu. 

Dirinya menyampaikan, RSUD Kanjuruhan telah cukup lama mempersiapkan berbagai prasyarat untuk mendapat predikat RS Pendidikan.

"Kita optimis ke depannya RSUD Kanjuruhan akan semakin baik. Begitu pula terkait visitasi tim untuk melihat persiapan jadi RS Pendidikan. Kita telah lama juga mempersiapkan syarat-syaratnya," ungkap Sanusi, Rabu (29/1/2020).

Seperti diketahui, ada tiga syarat bagi RS bisa menjadi RS Pendidikan. 

Yakni, akreditasi paripurna yang berhubungan juga dengan sarana prasarana pendukung berdirinya RS Pendidikan.

Berikutnya adalah kuantitas dokter yang bekerja di RS yang akan mendirikan RS Pendidikan, serta terakhir adalah adanya kurikulum.

Tiga syarat itu yang sejak tahun 2019 lalu, selain pembangunan infrastruktur yang secara target terselesaikan di tahun 2020, telah terpenuhi.

Hingga Sanusi pun optimis bahwa pada nantinya RSUD Kanjuruhan akan juga jadi RS Pendidikan.

"Tentunya untuk ke sana kita butuh peran aktif dan kerjasama yang baik. Dari internal RSUD Kanjuruhan, maupun segenap pemangku kepentingan di bidang kesehatan," ujar Sanusi.

Terpisah, Dewan Pengawas RS Pendidikan Prof Dr Djanggan Sargowo, pernah juga menyampaikan, bahwa tiga syarat itu sudah siap semua. 

Misalnya, ucap Djanggan, untuk jumlah dokter ada 40 orang di sini.

"Ini lebih dari cukup. Untuk sarpras pendukung sebagai bagian dari syarat berdirinya RS pendidikan juga tinggal penyelesaian," ujarnya yang juga melanjutkan terkait kurikulum pun banyak potensi kasus yang ditangani di RSUD Kanjuruhan.

"Itu bisa jadi prasyarat untuk jadi ajang pendidikan (kurikulum, red)," imbuhnya.

Kedatangan tim untuk meninjau kesiapan RSUD Kanjuruhan yang bertolak dari program Reborn 2020, tak lepas juga dari kesiapan yang diajukan terkait hal itu ke Kementerian Kesehatan.

Keberadaan RS Pendidikan  bisa dikatakan langka di Indonesia. 

Selain berbagai syarat ketat dari Kementerian Kesehatan dan tim visitasi, keberpihakan kepala daerah menjadi faktor penentu juga. 

Hal ini yang satu sama lain saling melengkapi di RSUD Kanjuruhan. 

Sehingga Djanggap pun memiliki optimisme yang sama dengan Sanusi, RSUD Kanjuruhan Reborn 2020 dan bersiap memiliki RS Pendidikan.