Pasal ampuh warisan Soekarno yang dijeratkan kepada Sunda Empire. (Ist)
Pasal ampuh warisan Soekarno yang dijeratkan kepada Sunda Empire. (Ist)

MALANGTIMES - Pasal yang dikenakan untuk menjerat Sunda Empire secara usia telah mencapai 74 tahun sejak diteken Presiden pertama RI Soekarno pada tahun 1946. Pasal itu terdapat dalam tubuh Undang-Undang (UU) 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diberlakukan tanggal 26 Februari. Pasal 14 dan 15 ini bertahan dari berbagai revisi UU hukum pidana sepanjang sejarah.

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Keampuhannya juga telah membuat Ratna Sarumpaet mendekam di jeruji besi. Kini, pasal era Soekarno ini pun dijeratkan kepada para dedengkot Sunda Empire yang telah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. 

Akankah pasal dalam UU 1/1946 yang jadi dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjebloskan para dedengkot Sunda Empire dengan keampuhannya itu, seperti yang menimpa Ratna Sarumpaet?

Lepas dari itu, Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tak lepas dari perdebatan para ahli hukum pidana Indonesia selama ini.  Andi Hamzah, guru besar hukum pidana Universitas Trisakti, pernah menyatakan tahun 2018 lalu bahwa itu tidak dapat dikenakan dalam kasus seperti menimpa Ratna karena  tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak berlaku dan bermasalah.

"Pemerintah melalui UU No 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan UU 1 Tahun 1946 di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perubahan KUHP (UU 73/58) tidak mengintegrasikan Pasal 14 dan Pasal 15  ke dalam KUHP," ucapnya.

Andi melanjutkan, dalam UU 73/1958, pasal itu tak disebutkan sama sekali. "Artinya, untuk dapat berlaku pasal itu harus dimasukkan dalam KUHP versi UU 1/1946. Atau disebutkan tegas bahwa pasal itu masih berlaku melalui UU 73/1958," ujarnya.

Sisi lain, Eddy OS Hiariej -guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada- lewat tulisannya berjudul "Hoaks dalam Kampanye" tahun 2018 berpendapat lain dengan Andi. Bagi Eddy, seseorang yang menyiarkan suatu berita bohong yang menimbulkan kegaduhan dapat dijerat oleh Pasal 14 dan 15 UU 1/1946.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

Ada tiga alasan terkait itu. Pertama tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mencabut maupun mengganti pasal itu. Maka, kata Eddy, asas lreasumtio iustae causa perbuatan pemerintah harus dianggap sah sampai dinyatakan sebaliknya. 

Kedua, dengan menggunakan penafsiran A contrario terhadap Pasal 2 UU 73/58, pemerintah telah mengakui Pasal 16 UU 1/46 sah dan berlaku apabila tidak dicabut.  Ketiga, Pasal 1 UU 73/58 telah tegas menyatakan bahwa “Undang-undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia”. 

Melalui pendekatan CST Kansil, pakar hukum, alasan ketiga bisa melalui penafsiran gramatikal. Yakni, cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang. Dengan menggunakan penafsiran itu, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menghendaki UU 1/46 berlaku secara utuh.

Perbedaan pandang menafsirkan Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 telah diuji di pengadilan. Misalnya dalam kasus Ratna yang akhirnya divonis pidana penjara lewat jeratan pasal ampuh era Soekarno. Kini, para dedengkot Sunda Empire pun bersiap adu kekuatan dengan pasal ampuh yang telah bertahan hingga 74 tahun tersebut.