Layar tangkap dedengkot Sunda Empire ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. (Ist)
Layar tangkap dedengkot Sunda Empire ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. (Ist)

MALANGTIMES - Ramainya keberadaan Sunda Empire akhirnya berujung pada nasib yang sama dengan Keraton Agung Sejagat. Perdana menteri dan  ratu Sunda Empire beserta sekretaris jenderal-nya dijadikan tersangka oleh kepolisian.

Pentolan Sunda Empire itu yakni Nasri Banks sebagai perdana menteri yang sempat memberikan orasi kepada jajarannya dalam video yang viral beberapa waktu lalu. Juga Ibunda Ratu Agung Rd Ratna Ningrum dan Rangga Sasana sebagai sekjen Sunda Empire yang mendadak tenar setelah masuk acara debat panas di televisi swasta nasional.  Ketiganya resmi dijadikan tersangka oleh Polda Jabar, Selasa (28/1/2020) kemarin.

Polda Jabar menjerat para petinggi Sunda Empire itu dengan produk hukum era Presiden Soekarno, yaitu Undang-Undang (UU)  Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan 15 mengenai penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran.

Sanksi pengenaan pasal itu bisa membuat para pentolan Sunda Empire mendekam dalam kurungan paling lama (setinggi-tingginya) hingga 10 tahun. Hal ini termaktub dalam pasal 14 dan 15.

Pasal 14 berbunyi (1) barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun dan (2) barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Sedangkan pasal 15 berbunyi  "barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga Waskitoroso. Dia menyatakan para dedengkot Sunda Empire dijerat dengan UU 1/1946. 

"Berdasarkan serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, kami tetapkan tiga pemimpin Sunda Empire sebagai tersangka. Kami pakai Pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946," ujarnya.

Uniknya, kedua dedengkot Sunda Empire, Nasri Banks dan Ratna Ningrum, yang terlebih dahulu dijadikan tersangka, lebih banyak terdiam saat media mengabadikan peristiwa itu. Bahkan paras keduanya terlihat begitu kuyu dan tak 'sehidup' saat memberikan orasi  terkait Sunda Empire.

Hal itu berbeda dengan Rangga Sasana yang masih 'keukeuh' menyebut dirinya sebagai wakil kekaisaran dan yakin negara-negara sedunia akan datang ke Bandung untuk daftar ulang pada 15 Agustus 2020 mendatang. Hal ini disampaikan Rangga ke media sebelum masuk gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada Selasa (28/1/2020) malam.

"Saya dalam hal ini mewakili kekaisaran dalam hal sebagai sekjen, sekretaris jenderal de Hereen Seventeen," ucapnya. "Pada waktu 15 Agustus 2020, kesemuanya internasional akan datang ke sini (Bandung). Itu benar adanya," sambung Rangga yang ditangkap di Tambun, Bekasi, oleh kepolisian.

Akankah Sunda Empire senasib dengan Keraton Agung Sejagat? Apakah kekuatan produk hukum era Soekarno akan mampu membuat para dedengkot Sunda Empire merenung ulang sejarah dunia di balik jeruji besi  nantinya?