Ilustrasi kartu kredit (Foto: Istimewa)
Ilustrasi kartu kredit (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Rupanya warga Malang Raya kurang tertarik menggunakan kartu kredit. Pasalnya penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPNN) Malang dinilai masih minim peminat.

Bagaimana tidak, sejak diberlakukan kebijakan penggunaan KKP pada 1 Juli 2019 lalu dari total 165 satuan kerja (satker) di Malang Raya dan Pasuruan baru terdata 33 saja yang mengimplementasikannya. Artinya, hanya sekitar 25-30 persen saja. Padahal, jumlah satker yang diwajibkan menggunakan KKP ditargetkan mencapai 125. 

Kepala KPPN Malang, Teddy mengatakan dari jumlah tersebut, satker pengguna alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus didorong untuk segera mengimplementasikan program KKP. "Saat ini baru sekitar 25-30 persen dari target yang tercapai. Ini yang terus kami dorong, agar satker yang belum menggunakan KKP bisa mengimplementasikan kebijakan ini," imbuhnya.

Beberapa kendala dijelaskannya turut ambil andil dalam kurangnya penerapan kebijakan ini. Seperti, terkait dengan administrasi bank yang dari empat bank hanya satu yang menjadi pilihan prioritas pengguna.

Kemudian perihal vendor yang dinilai banyak mencari keuntungan dengan menarik biaya tambahan ketika satker berbelanja menggunakan KKP. Sehingga membuat pengguna menjadi ragu untuk mengimplemantasikan KKP dalam sistem bayar membayar kebutuhan mereka.

"Penggunaan bank mayoritas ini akhirnya berdampak pada proses kelengkapan administrasi. Kemudian vendor ini kami berupaya untuk mendata kembali dari 33 KKP yang pakai, mana vendor yang bagus itu kan jadi referensi satker lain yang akan menggunakan kartu kredit," tandasnya.