Ilustrasi pekerja yang tak terlindungi BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan perusahaan tak membayar iuran bisa dikenakan sanksi pidana penjara. (Ist)
Ilustrasi pekerja yang tak terlindungi BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan perusahaan tak membayar iuran bisa dikenakan sanksi pidana penjara. (Ist)

MALANGTIMES - BPJS Ketenagakerjaan tak seramai topik di sektor kesehatan. Yakni BPJS Kesehatan yang panas dibicarakan berbagai kalangan sejak beberapa bulan lalu sampai kini. Dari adanya kenaikan iuran di seluruh kelas, berangnya anggota DPR RI karena rekomendasi tak dijalankan, hingga menteri kesehatan yang angkat tangan terkait BPJS Kesehatan.

Tapi, lompatan penindakan dari BPJS Ketenagakerjaan beberapa hari lalu membuat para pesertanya patut untuk berhitung ulang bila melakukan hal yang melanggar aturan terkait itu. Yakni, adanya putusan pidana penjara bagi yang menunggak atau tak membayarnya.  Tak tanggung, jeruji sel penjara siap menanti selama empat bulan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Peristiwa ini terjadi di Kota Tanjung Balai Karimun, Riau. Di sana terdapat  pengusaha tambang granit dijerat pidana penjara 4 bulan karena menunggak atau tak membayar iuran para pegawainya yang berjumlah sekitar 156 orang.
Pengusaha itu dijjerat dengan Pasal 55 Jo Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. Pengusaha dengan jabatan direktur utama perusahaan swasta ini pun tak berkutik di hadapan jeratan pasal tersebut.

Sanksi pidana dalam BPJS Ketenagakerjaan ini pun direspons positif oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui Iswandi Hari, putusan hukum pidana bagi penunggak BPJS  di perusahaan menjadi sebuah pembelajaran penting.

"ini menjadi pembelajaran bagi perusahaan untuk mentaati semua peraturan termasuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Kami akan berupaya terus untuk melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan," ucap Direktur Penegakan Hukum Kementerian Tenaga Kerja Iswandi Hari.

Sebagai informasi, dari data BPJS Ketenagakerjaan, sampai 2019 lalu jumlah peserta mencapai 51 juta. Tapi, dari total itu, yang aktif melakukan pembayaran iuran hanya sekitar 30,6 juta peserta. Ada sekitar 21 juta peserta yang tahun lalu tak lagi membayar iuran dikarenakan berbagai faktor. 

Hal ini dibenarkan oleh Agus Susanto, direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Dia menyampaikan, beberapa alasan peserta tak membayar dikarenakan memasuki usia pensiun, tidak bekerja lagi, pindah kerja, ada yang menunggak dan sebagainya.

Untuk menegakkan aturan dan hak para pekerja agar terlindungi itulah, BPJS Ketenagakerjaan pun mengambil berbagai tindakan tegas sesuai aturan yang ada. Sanksi pidana pun mulai digencarkan kepada para pemilik perusahaan, seperti yang terjadi di Kota Balai Tanjung Karimun. 

Sehingga, ke depannya seluruh pihak terkait mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku terkait ketenagakerjaan. Walaupun secara grafik, dari data BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan atau pemberi kerja aktif mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, yaitu tumbuh 9 persen. 

“Indonesia boleh berbangga. Cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan telah mencapai 56% dari total pekerja yang eligible dengan jumlah 93 juta. Ini tidak termasuk ASN, TNI, Polri dan pekerja di luar usia tanggungan,” ujar Agus.

Dia juga  menilai jaminan sosial Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, Filipina sebesar 47%, Vietnam 38% dan India 19%. Bahkan secara global, cakupan masyarakat yang telah memiliki minimal satu perlindungan jaminan sosial di seluruh dunia hanya mencapai 45%.