Ilustrasi pakaian dinas ASN (Ist)
Ilustrasi pakaian dinas ASN (Ist)

MALANGTIMES - Aturan berbusana bagi aparat sipil negara (ASN) dalam menjalankan tupoksinya disandarkan pada peraturan yang ada. Seperti di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam regulasi itu, disebutkan ada dua jenis pakaian dinas bagi ASN Pemkab Malang, yaitu pakaian dinas harian (PDH) dan pakaian dinas harian khusus (PDHK). Hal ini termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbup 5/2016.

Dalam perjalanannya saat ini, pakaian dinas ASN terus mengalami perkembangan secara dinamis. Tahun 2016 lalu, misalnya, kemeja putih lengan panjang dan celana hitam ala Jokowi menjadi salah satu PDH wajib di hari tertentu.

Tahun 2020, pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah dimungkinkan adanya perubahan atau penyesuaian. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono. Dia mengatakan, terkait hal itu Pemkab Malang akan menyesuaikannya ke depan.

"Kami akan menyesuaikan hal itu. Tentunya terkait pakaian dinas akan kami sesuaikan dengan kebijakan kementerian, terutama kebijakan dari Kemendagri," ucapnya, Rabu (22/1/2020).

Didik juga mencontohkan, pakaian dinas ASN dengan mengacu kebijakan kementerian yang tentunya tak lepas dari peraturan pemerintah, seperti yang dilakukan di tingkat Pemerintah Provinsi Jatim. Misalnya, untuk Dinas Perhubungan (Dishub), maka acuan pakaian dinasnya adalah dari Kementerian Perhubungan.
"Juga misalnya pakaian dinas di Dinas Kesehatan yang disesuaikan dengan Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Hal itu yang ke depannya akan segera dikonsultasikan oleh Pemkab Malang ke pemerintah pusat. Apalagi, lanjut Didik, sudah saatnya Pemkab Malang membuat perubahan atau penyesuaian terkait hal itu. "Kami akan konsultasikan dulu. Semoga  Februari depan sudah bisa kami jalankan," imbuh Didik.

Cara berbusana para pelayan masyarakat itu tak lepas dari sorotan pemerintah pusat, bertahun lalu. Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), masih ditemukan pakaian dinas ASN yang berbeda-beda saat berkunjung ke daerah.

 Menurut dia, ada ASN yang setiap hari memakai pakaian daerah. Ada yang menggunakan atribut khas masing-masing instansi hingga atribut seperti militer. Sorotan itu sempat mencuat tahun 2016 lalu dan dimungkinkan masih bisa terjadi di berbagai daerah saat ini.

Di Kabupaten Malang sendiri, banyak wacana terkait pakaian dinas ASN-nya. Baik terkait akan adanya pemakaian busana Arema bagi ASN di hari aktif kerja sampai dengan jenis batik yang walau ada aturannya, tapi tak secara spesifik menyebut pola dan desainnya. Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Point c yang menyatakan, PDH batik dengan ketentuan kemeja lengan panjang atau pendek, celana panjang hitam atau gelap, sepatu hitam, papan nama, lencana Korpri dan tanda jabatan.

Aturan itulah yang membuat ASN di berbagai daerah mengaplikasikannya berbeda-beda. Tak terkecuali dengan di Kabupaten Malang. Walau, dimungkinkan pakaian dinas yang memiliki fungsi sesuai Pasal 2 Perbup Malang 5/2016 yaitu menunjukkan identitas dan sarana pengawasan, perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps, perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian, serta pemantapan, wewenang dan tanggung jawab telah terpenuhi.

Bertolak dari itu pula, Didik akan mengupayakan kepastian terkait hal tersebut ke kementerian, khususnya di Kemendagri. Sebab, pakaian dinas yang seragam sesuai aturan merupakan wadah menunjang pelaksanaan tugas seorang ASN secara profesional.

"Selain itu, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, jiwa korsa di antara sesama ASN, memelihara semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas, menumbuhkan rasa aman serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," tandasnya.