Rommy yang akhirnya dijatuhi hukuman penjara 2 tahun penjara atas kasus suap jabatan di Kemenag. (Ist)
Rommy yang akhirnya dijatuhi hukuman penjara 2 tahun penjara atas kasus suap jabatan di Kemenag. (Ist)

MALANGTIMES - Eks Ketua Umum  PPP yang sebelum Pemilu 2019 lalu begitu lengket dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Muchammad Romahurmuziy atau Rommy, akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukumnya terkait kasus dugaan suap dua pejabat Kementerian Agama (Kemenag) di Jawa Timur (Jatim).

Rommy didakwa  melanggar Pasal 12 Huruf b UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Akibat perbuatannya itu pula, dirinya diganjar hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Rommy  terbukti bersalah menerima uang sekitar Rp 300 juta terkait jual beli jabatan di Kemenag.

Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/1/2020) kemarin, membuat berbagai pernyataan Rommy sejak ditangkap tangan oleh KPK sampai pembelaannya di pengadilan hanya jadi bagian kisah dalam berbagai kasus suap atau korupsi dengan mempergunakan jabatan yang dipegangnya.

Seperti diketahui, Rommy sempat menuding apa yang dilakukan KPK dengan operasi tangkap tangannya (15 Maret 2019) hanya untuk menjatuhkan suara PPP dalam Pemilu 2019 lalu. Tak hanya itu. Dalam pembacaan nota pembelaan (13 Januari 2020), Rommy membandingkan  kasusnya dengan skandal lain, seperti Jiwasraya, Asabri, atau yang lebih lama lagi terkait kasus bank Century.

"Mengapa KPK begitu sigap untuk dugaan Rp 346,4 juta dalam kasus saya? Namun untuk Jiwasraya yang potensi kerugiannya mencapai Rp 27 triliun menurut BPK, KPK tidak kelihatan kemampuannya. Begitu pun kasus Asabri, yang disinyalir menko lolhukam potensi kerugiannya mencapai Rp 10 triliun. Atau selaku mantan anggota pansus Bank Century yang kerugian negaranya sudah mencapai lebih dari Rp 3,5 triliun?" ucapnya dalam pembacaan pledoi di pengadilan Tipikor Jakarta, beberapa waktu itu.

Berbagai pernyataan Rommy ternyata tak bisa membuat hakim surut. Walau oleh jaksa KPK Rommy dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan, akhirnya diputuskan hanya menghukumnya dengan 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Plus tanpa adanya pencabutan hak politik Rommy dengan dasar adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan eks napi maju dalam Pilkada, asalkan sudah mengumumkan kepada publik sebagai mantan narapidana. 

Menarik dari putusan hakim Tipikor adalah mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dinilai  menerima uang Rp 70 juta dari Haris Hasanudin untuk mendapatkan jabatan kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jatim. 

"Menimbang baik terdakwa maupun Lukman Hakim Saifuddin mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan dan masing-masing dari mereka menyadari tentang perbuatan yang dilakukan tersebut adalah berbuatan yang dilarang, akan tetapi mereka tetap melakukan perbuatan tersebut serta saling membagi peran satu sama lain sehingga mewujudkan sempurnanya delik. Menimbang berdasarkan uraian di atas maka Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan telah terbukti," papar ketua majelis hakim Fahzal Hendri.

 

Seperti apakah jejak Rommy dalam kasus suap jabatan di Kemenag itu?
1. 15 Maret 2019, Hotel Bumi Surabaya

 

Jumat (15 Maret 2019) Rommy ditangkap tangan oleh KPK sekitar pukul 09.00 WIB di Hotel Bumi Surabaya, Jatim. Dalam OTT itu, KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 156.758.000.

2. 16 Maret 2019
Rommy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag dan resmi memakai rompi oranye KPK. Rommy pun ditahan oleh KPK.

3. 11 September 2019
Sidang perdana Rommy yang didakwa menerima suap Rp 325 juta terkait jual beli jabatan di Kemenag. Dia didakwa menerima suap bersama-sama Menag Lukman Hakim Saifuddin. Keduanya disebut Jaksa melakukan intervensi langsung maupun tak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanudin 

4.  6 Januari 2020
Rommy dituntut 4 tahun penjara,  denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan oleh jaksa KPK. Selain tuntutan itu, Rommy dituntut membayar uang pengganti Rp 46,4 juta sebagai hukuman tambahan pengganti uang yang diyakini jaksa diterimanya dalam jual beli jabatan di Kemenag. Juga mencabut hak politik Rommy swlama 5 tahun.

5.  13 Januari 2020
Rommy membacakan pleidoi teehadap tuntutan jaksa KPK serta membandingkan kasusnya dengan kasus besar lain yang diduga membuat negara mengalami kerugian puluhan triliun rupiah. Rommy menuding apa yang dilakukan KPK kepadanya hanya untuk menjatuhkan suara PPP dalam Pemilu 2019.

6.  20 Januari 2020
Rommy divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta dengan hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Hak politik Rommy juga tak dicabut dalam putusan hakim. Selain itu, eks Menag Lukman Hakim Saifudin juga dinilai hakim menerima uang Rp 70 juta dari Haris.