Presiden Jokowi terbitkan PP untuk bersihkan unsur politisi di tubuh AJB Bumiputera. (Ist)
Presiden Jokowi terbitkan PP untuk bersihkan unsur politisi di tubuh AJB Bumiputera. (Ist)

MALANGTIMES - Pemerintah tampaknya tak ingin persoalan asuransi plat merah yang babak belur makin berlarut-larut dan menyebarkan efek domino negatif di masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun beraksi menyapu bersih para politisi yang bercokol di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang disahkan 26 Desember 2019, Jokowi mencoba 'menyelamatkan' sekoci bernama AJB Bumiputera yang bocor. 

Sampai akhir 2019 lalu, klaim jatuh tempo nasabah mencapai Rp 961,25 miliar. Selain itu, klaim outstanding hingga akhir tahun lalu  mencapai Rp 4,58 triliun.

Langkah Jokowi mendapat respons positif berbagai kalangan, mengingat fenomena tumbangnya berbagai perusahaan asuransi plat merah. Lewat peraturan itu, pemerintah mencoba membersihkan pengaruh politik dan pimpinan daerah dari jabatan tingginya di AJB Bumiputera selama ini.

Aturan tersebut terinci dalam Pasal 31 PP No.87/2019. Yakni, untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA (rapat umum anggota, red), anggota harus memenuhi enam persyaratan umum. Meliputi warga negara Indonesia; sehat jasmani dan rohani; memiliki pengalaman organisasi; tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah; tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. 

Pasal itu secara tegas memberikan larangan kepada para politisi maupun kepala daerah untuk menjadi pejabat atau badan perwakilan anggota (BPA)  AJB Bumiputera. Walau sampai saat ini masih ada yang menjabat, yaitu Habel Melkias Suwae (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Papua sekaligus Bupati Jayapura 5) dan Septina Primawati pimpinan Golkar sekaligus Ketua DPRD Riau pada 2014-2019. Melihat ke belakang, di periode 2013 ada  politisi kawakan Syahrul Yasin Limpo.

Sapu bersih para politisi di tubuh AJB Bumiputera dalam upaya mengembalikan trust masyarakat yang hancur luluh dengan gagal bayar perusahaan asuransi plat merah ini. Lepas dari peran para politisi dan kepala daerah itu nantinya apakah mewarnai atau tidaknya gagal bayar yang membuat nasabah tak punya pegangan pasti terkait uangnya di AJB Bumiputera.

Di tingkat nasabah, yang terpenting adalah bagaimana AJB Bumiputera bisa membayar klaimnya yang tersendat bertahun-tahun diberbagai daerah di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh salah satu nasabah bernama Sopro Sopy yang menyampaikan, "No. Polis: 212101****** Urgent...!!! bereskan segera Prahara AJB Bumi Putera, saya sedih... Klaim atas Penebusan belum bisa dicairkan, sedangkan kami (pensiunan) butuh modal untuk usaha. Mohon atensinya," ujarnya, Rabu (15/1/2020).

Nasabah lainnya bernama Haris Auriansyah pun menyatakan hal senada selain memberikan apresiasi atas langkah Jokowi menerbitkan PP 87/2019. "Setuju pak siiip kebijakannya dan tolong jg pak Klaim Kontrak Peserta segera dibayarkan oleh Bumiputera km sdh sgt lama menunggu," tulisnya.

Nada apatis nasabah lainnya juga bergema dari Bima-a3 yang menuliskan, "tetap saja Bumiputera...bangkrut, seret Direksi nya ke penjara," ujarnya.

Pihak AJB Bumiputera pun sejak awal tahun 2020 telah ancang-ancang menjual asetnya bernilai Rp 2 triliun untuk melakukan pembayaran klaim asuransi kepada nasabahnya. Plus dengan prediksi total premi yang dibukukan senilai Rp 3,1 triliun.

Walau tentunya, bila itu berjalan mulus, AJB Bumiputera masih tetap defisit dan masih belum mampu membayar kewajibannya kepada nasabah yang jumlahnya sekitar 7 juta nasabah  dengan lebih dari 18 juta polis. 

Hal ini terlihat dari keuangan AJB Bumiputera per akhir 2018 lalu saja mencatat defisit lebih dari Rp 20 triliun. Ini akibat aset Bumiputera drop menjadi Rp 10,28 triliun, sedangkan liabilitasnya Rp 31 triliun sehingga ada selisih antara aset dan kewajiban sebesar Rp 20,7 triliun.

Sedangkan klaim nasabah yang dibayar di tahun  2018 lalu, mencapai Rp 3,9 triliun dan pada 2019 sampai dengan 25 September pembayaran klaim mencapai Rp 2,1 triliun.

Maka harapan masyarakat sebagai nasabah di asuransi tertua di Indonesia ini, bukan saja terbitnya aturan pemerintah itu saja. Terpenting bagaimana pemerintah berupaya keras mencari solusi atas hak warganya yang jadi nasabah AJB Bumiputera terbayarkan.