Bupati Malang HM Sanusi (pakai peci berbaju batik) saat ditanya awak media terkait langkah yang bakal diambil dalam kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Direktur RSUD Kanjuruhan (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Bupati Malang HM Sanusi (pakai peci berbaju batik) saat ditanya awak media terkait langkah yang bakal diambil dalam kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Direktur RSUD Kanjuruhan (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sederat konsekwensi atas penetapan status tersangka korupsi, sudah menanti Direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kanjuruhan, dr. Abdurrahman. Selain harus mempertanggungjawabkan kasusnya di mata hukum, mantan Kepala Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Malang tersebut, juga bakal menerima sanksi administrasi. Bahkan jabatan yang saat ini diemban oleh Abdurrahman juga terancam bakal dinonaktifkan.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti. Menurutnya, sanksi administrasi yang bakal diberikan kepada tersangka bertujuan agar tidak menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejari (Kejaksaan Negeri) Kepanjen.

”Masih menunggu surat resmi dari Kejari. Nantinya, jika surat pemberitahuan sudah diterima kami akan segera mengambil tindakan kepada yang bersangkutan,” kata Tridiyah.

Seperti yang sudah diberitakan, Senin (13/1/2020) Kejari Kepanjen, menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana kapitasi. Selain Direktur RSUD Kanjuruhan, dr. Abdurrahman, Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang, Yohan Charles LS juga resmi berstatus tersangka.

Dari hasil penyidikan yang berlangsung sejak awal Januari 2019, penyidik Kejari Kepanjen menemukan indikasi korupsi yang dilakukan oleh kedua tersangka sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2017.

Alokasi anggara kapitasi yang dikorupsi tersebut, bersumber dari dana yang diglontorkan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Atas aksi kedua tersangka tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 8,5 milyar. Uang yang mencapai milyaran tersebut, sejatinya digunakan untuk jasa operasional dan pelayanan pada puluhan puskesmas yang ada di Kabupaten Malang.

Meski demikian, atas beragam pertimbangan, Kejari Kepanjen hingga saat ini masih belum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Pertimbangannya, selain dinilai kooperatif selama proses penyidikan berlangsung, kedua tersangka sementara ini juga dianggap tidak melakukan upaya untuk menghindar dari jerat hukum.

Terkait hal itu, Tridiyah mengaku jika ada dua sanksi yang mungkin saja diterapkan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tersebut. Dimana, salah satu sanksinya adalah diberhentikan sementara. Sanksi itu dilakukan jika pejabat yang berstatus tersangka dalam kasus pidana telah dilakukan penahanan.

”Jika diberhentikan sementara, maka jabatan struktural yang saat itu diemban oleh pejabat yang ditetapkan tersangka, status jabatannya akan diberhentikan secara otomatis," terangnya.

Namun sanksinya akan berbeda jika tersangka yang terjerat kasus pidana tidak ditahan. Seperti yang terjadi kepada kedua tersangka dalam kasus korupsi kapitasi ini. Dimana sanksi yang dikenakan menyatakan jika jabatan struktural kedua tersangka bakal dinonaktifkan sampai proses penyidikan berakhir.

”Sanksi semacam ini bertujuan agar  sepanjang proses penyidikan berlangsung, tidak sampai mengganggu tugas yang dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan,” jelasnya.

Dengan dinonaktifkannya dari jabatan struktural tersebut, nantinya kekosongan yang terjadi bakal segera diisi oleh Plt (pelaksana tugas). ”Terkait siapa yang bakal menggantikan tugas kedua tersangka, tentunya menunggu arahan dari Bupati Malang,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Malang HM Sanusi, mengaku jika hingga saat ini pihaknya masih belum mengeluarkan surat penonaktifan kepada Direktur RSUD Kanjuruhan. Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, bedalih jika keputusan itu diambil lantaran hingga hari ini (Selasa 14/1/2020) pihaknya belum menerima surat resmi penetapan tersangka dari Kejari.

”Masih menunggu surat resmi dari kejaksaan,” kata Sanusi saat ditanya terkait status tersangka korupsi yang belum dinonaktifkan tersebut, Selasa (14/1/2020).

Meskipun belum resmi dinonaktifkan, namun Sanusi mengaku sudah mempersiapkan Plt yang bakal menggantikan posisi Direktur RSUD Kanjuruhan. Bahkan, dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan Sekda (Sekertaris Daerah) Kabupaten Malang, inspektorat, serta beberapa instansi lainnya, guna membahas penunjukan Plt tersebut.

”Apabila sudah ada (surat resmi status tersangka dari Kejari), maka akan segera dinonaktifkan. Posisinya akan digantikan oleh Plt terpilih," tegas Sanusi sembari mengatakan jika status tersangka Direktur RSUD Kanjuruhan tersebut dipastikan tidak sampai mengganggu pelayanan.

Sementara itu, Senin (13/1/2020) malam, sekitar pukul 21.00 WIB tersiar kabar jika Abdurrahman telah dijemput oleh anggota Kejari guna kepentingan peyidikan lanjutan. Namun dari hasil pantauan wartawan dirumahnya yang berlokasi di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kediaman Abdurahman nampak begitu sepi seolah tidak ada tanda-tanda penjemputan dirumahnya. ”Tidak ada disini, dari tadi sepi begini,” ungkap salah satu warga yang tinggal disekitar rumah Direktur RSUD Kanjuruhan tersebut.

Selain itu, MalangTIMES.com juga mencoba untuk mengkonfirmasi terkait statusnya yang sudah ditetapkan tersangka. Sayangnya, meski terdengar nada hubung saat dihubungi melalui telphone selular. Abdurrahman terkesan mengabaikan panggilan wartawan. Bahkan saat di WA (WhatsApp), nomor yang terpantau sempat online (aktif) tersebut memilih untuk mengabaikan upaya wartawan untuk mengkonfirmasi perihal status tersangkanya tersebut.