Kajari Kepanjen Abdul Qohar saat sesi rilis penetapan tersangka kasus korupsi dana kapitasi berlangsung (Foto : Istimewa)
Kajari Kepanjen Abdul Qohar saat sesi rilis penetapan tersangka kasus korupsi dana kapitasi berlangsung (Foto : Istimewa)

MALANGTIMES - Direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kanjuruhan, dr. Abdurrahman dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Yohan Charles LS statusnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi, Senin (13/1/2020).

Keduanya ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan setahun oleh penyidik Kejaksaan Negeri (kejari) Kepanjen.  ”Setelah sekitar setahun melakukan penyidikan, keduanya akhirnya kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana kapitasi," kata Abdul Qohar selaku Kajari Kepanjen, saat menggelar pers rilis di kantor Kejari Kepanjen, Senin (13/1/2020).

Dari hasil penyidikan yang berlangsung sekitar setahun lamanya tersebut, penyidik Kejari Kepanjen memperkirakan jika dana yang diduga dikorupsi oleh kedua tersangka mencapai lebih dari Rp 8,5 miliar.

Diduga kuat, dana yang dikorupsi itu bersumber dari hasil kapitasi atau anggaran yang dialokasikan oleh BPJS yang diperuntukan bagi Puskesmas. Di mana dana yang dikucurkan melalui Dinkes (Dinas Kesehatan) tersebut, seharusnya digunakan sebagai jasa operasional dan pelayanan.

Sayangnya, sejak tahun 2015 hingga 2017, dana yang digelontorkan oleh BPJS itu tersendat. Di mana saat anggaran mencapai milyaran tersebut mengalami kendala, Abdurrahman diketahui masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. ”Proses penyidikan memang memakan waktu cukup lama, sebab ada banyak saksi yang harus kami mintai keterangan sebelum akhirnya menetapkan keduanya menjadi status tersangka,” sambung Abdul Qohar.

Beberapa saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik ini memang bisa dikatakan tidak tanggung-tangung. Pasalnya, mulai dari 39 Kepala Puskesmas serta 39 bendahara kapitasi Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang, tidak luput dari upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejari.

Selain itu, para Kepala Dinkes Kabupaten Malang yang pernah menjabat maupun yang baru menjabat juga tidak luput dari cercaan pertanyaan penyidik. Bahkan dua orang yang saat ini berstatus tersangka tersebut juga sempat menjalani pemeriksaan sebanyak tiga kali. Guna menguatkan temuan di lapangan, penyidik juga mengorek keterangan dari para pejabat struktural Dinkes Kabupaten Malang, beberapa saksi dari BPJS, hingga para saksi ahli.

Kesemua saksi yang dimintai keterangan tersebut, mulai menjalani pemeriksaan sejak awal Januari 2019 silam. Hasilnya, petugas mendapati beberapa alat bukti yang menguatkan. Salah satunya dari hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur (Jatim). ”Dari hasil audit, ditemukan adanya kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 8,5 miliar,” jelas Abdul Qohar.

Praktik korupsi yang dilakukan para tersangka ini, dilakukan keduanya dengan cara memotong dana kapitasi sebesar 7 persen pada setiap bulannya. Uang pemotongan tersebut dilakukan pada puluhan puskesmas yang ada di Kabupaten Malang. Hasil pemotongan dana kapitasi yang diduga digagas oleh Abdurrahman yang saat itu menjabat sebagai Kadinkes Kabupaten Malang ini, kemudian diserahkan kepada tersangka Yohan Charles LS.

 "Anggaran sebesar 7 persen dari hasil pemotongan tersebut, diduga kuat digunakan oleh kedua tersangka untuk kepentingan pribadi mereka. Saat ini masih kami dalami, untuk apa uang hasil korupsi tersebut digunakan,” terang Abdul Qohar.

Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka diancam dengan pasal 2 juncto pasal 3 serta pasal 12 huruf e, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor (tindak pidana korupsi). ”Ancamannya kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun,” tegas Abdul Qohar.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut Abdul, Kejari hingga sementara ini masih belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. Sebab keduanya dinilai kooperatif saat proses penyidikan berlangsung.

Meski demikian Kejari Kepanjen dipastikan bakal segera memanggil kedua tersangka guna kepentingan penyidikan lanjutan. Bahkan , Abdul Qohar yang sepanjang sesi rilis berlangsung didampingi oleh Kasi Pidsus, Muhandas Ulimen dan Kasi Datun, Wahyu Susanto menegaskan bakal segera mengeluarkan surat perintah penyidikan khusus terhadap kedua tersangka.

”Kasusnya masih akan kami kembangkan, terkait apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Hasilnya nanti akan kita tentukan setelah proses penyidikan perkembangan berlangsung," pungkasnya.

Di sisi lain, tersiar kabar jika Senin (13/1/2020) malam, pihak Kejari Kepanjen telah mengamankan tersangka atas nama Abdurrahman. Namun saat dikonfirmasi pihak Kejari masih enggan untuk memastikan kabar yang berhembus tersebut. ”Tidak ada (penangkapan terhadap Abdurrahman),” ucap Kasi Pidsus, Muhandas Ulimen singkat.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan dari Abdurrahman. Saat dibuhungi di nomor teleponnya, sedang tidak aktif.