ASN Pemkot Malang saat menjalani pengukuhan jabatan SOTK baru  (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
ASN Pemkot Malang saat menjalani pengukuhan jabatan SOTK baru (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pelaksanaan mutasi besar-besaran terhadap 758 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada 31 Desember 2019 yang lalu, banyak menimbulkan perdebatan. Belum lama ini, beberapa perangkat daerah (PD) seakan merasa tidak ditempatkan pada jabatan yang sesuai.

Namun, persoalan tersebut rupanya sudah dipikirkan dan diperhatikan oleh Pemkot Malang. Karena, pemberlakuan mutasi jabatan sebetulnya sudah sesuai dengan aturan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan penataan mutasi dengan adanya SOTK baru telah disesuaikan dengan kompetensi dari masing-masing ASN. Enam PD juga telah dilebur sesuai aturan itu. Namun, saat ini persoalan evaluasi terus dilakukan.

"Kami evaluasi terus, memang penataan kemarin itu SOTK baru berdasarkan evaluasi jabatan dan kompetensi masing-masing ASN," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses penataan tersebut bukan tanpa perencanaan. Namun, memang telah disesuaikan agar tidak dianggap mendzolimi ASN apabila ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai kompetensi yang dimiliki.

"Ini tadi dikembalikan pada jabatan yang sesungguhnya, jadi misalnya seorang Planologi seorang ahli tata kota, tapi penempatannya sudah 12 tahun di perizinan. Ini kan dzolim, dan dia nggak akan bisa naik terus, karena dia tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki," imbuhnya.

Memang, dijelaskannya jika jabatan yang disesuaikan kompetensi itu bisa jadi dianggap memulai dai nol. Namun, hal itu ditegaskannya bahwa penataan tersebut disesuaikan dengan jabatan fungsional tertentu (JFT).

"Ada yang namanya JFT ada JFU (jabatan fungsional umum). Nanti setelah berjalan itu, mereka harus memilih. Kalau yang umum, bebas. Kalau yang tertentu dia mengambil apa. Saat ini disesuaikan dan dikembalikan sesuai JFT dulu, nah ini ditata," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, evaluasi yang dijalankan Pemkot Malang dengan memperhatikan kinerja dari penataan saat ini. Nantinya, semuanya berhak untuk memilih apakah akan tetap mau kembali apa mengikuti kompetensinya.

"Kita lihat dulu, nanti suruh milih. Makannya ada yang menilai dari kelurahan kenapa diambil, itu kasian kepada mereka ketika dia punya spesialisasi lain. Misal ahli transportasi kemudian jadi staff kelurahan, itu yang menurut saya kedzaliman. Padahal dia bisa lebih dari itu," pungkasnya.