Ilustrasi produk Mamin bersertifikat halal (Madaninews.id)
Ilustrasi produk Mamin bersertifikat halal (Madaninews.id)

MALANGTIMES - Kabar gembira bagi para pelaku industri kecil menengah (IKM) dalam bidang makanan dan minuman (Mamin) di wilayah Kabupaten Malang. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memberikan fasilitas gratis bagi para pelaku IKM Mamin dalam pengurusan sertifikasi halal produknya di tahun 2020 ini.

Baca Juga : Pertama Kalinya di Malang Ada Studio Apartemen Luas Harga Termurah Hanya di Kalindra

Walau di tahun 2019 lalu program sertifikasi halal ini juga telah diluncurkan, tapi secara kuantitas yang terlayani tak terlalu maksimal. Yakni, hanya finish di angka 100 IKM yang mendapatkan layanan gratis untuk mendapat sertifikasi halal produk maminnya.

Anggaran tentunya jadi salah satu faktor Pemkab Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Selain juga informasi program yang tak terlalu masif dan diterima para pelaku IKM di Kabupaten Malang yang tercatat mencapai 150 ribu unit ini.

Kondisi di tahun-tahun lalu, produk mamin IKM yang belum mengantongi berbagai prasyarat perdagangan dan industri, membuat potensi besar yang dimiliki Kabupaten Malang dalam ekonomi kerakyatan ini berjalan di tempat. Dari 150 ribu IKM, hanya 100 saja yang telah mampu memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan pemerintah dan telah sesuai standar nasional Indonesia (SNI).

Sertifikasi halal adalah bagian dari syarat sebuah produk IKM bisa dijual di berbagai pusat oleh-oleh maupun pertokoan modern secara resmi.
Hal ini pula yang membuat Disperindag tancap gas untuk menguatkan IKM melalui berbagai pelayanan gratisnya sejak tahun 2019 dan dikuatkan di tahun 2020. Khususnya untuk memberikan layanan sertifikasi halal produk mamin IKM yang biayanya bila diurus secara mandiri bisa mencapai Rp 4 juta.

"Dari evaluasi kita maka di tahun ini kita maksimalkan layanan gratis untuk pengurusan sertifikasi halal ini," ucap Agung Purwanto Kepala Disperindag Kabupaten Malang, yang memiliki target di tahun 2020 ini, layanan gratis itu bisa mampu membuat produk IKM dua kali lipatnya tersertifikasi halal.

"Target kami bisa sampai 200 IKM yang terfasilitasi. Jadi naik dari tahun lalu yang baru selesai 100 IKM. Layanan ini sekali lagi gratis untuk IKM tanpa dipungut sepeserpun anggaran," ujarnya.

Untuk bisa merealisasikan hal itu Pemkab Malang telah mengalokasikan anggaran yang terbilang besar. Dimana, menurut Agung, dana sertifikasi halal telah dialokasikan dalam APBD 2020 sebesar Rp 400 juta. Sedangkan sisanya Rp 400 juta juga akan dianggarkan di perubahan anggaran kegiatan (PAK) di tahun 2020 ini.

"Totalnya untuk itu kita siapkan Rp 800 juta. Sehingga target layanan ke IKM terkait sertifikasi halal ini juga bisa lebih banyak lagi," imbuhnya.

Selain untuk menguatkan posisi IKM, layanan sertifikasi halal produk mamin IKM gratis ini juga dalam upaya merealisasikan harapan besar Bupati Malang Sanusi. Dimana Sanusi meminta kepada seluruh toko modern yang ada di Kabupaten Malang, bisa menjadi tempat menjual produk-produk IKM  juga.

Hal ini bahkan berkali-kali disampaikannya kepada para perwakilan toko modern dalam setiap kesempatan. Sehingga, ucap Sanusi, toko modern tak hanya menjual produk nasional atau perusahaan besar saja di outletnya. 

Baca Juga : Tips Aman Ambil Uang di Mesin ATM Saat Pandemi Covid-19

Untuk mewujudkan itu, salah satu syarat produk mamin IKM bisa dijajakan di toko modern, adalah sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI. Tanpa adanya hal itu, akan sulit bagi produk mamin IKM bisa menembusnya. Satu sisi pengurusan secara mandiri pun tentunya perlu anggaran besar yaitu Rp 4 juta.

"Hal ini yang kita fasilitasi. Selain itu sertifikasi halal juga akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen terhadap produk yang dibelinya," ujar Agung.

Disinggung proses pengurusan sertifikasi halal, Agung menyampaikan, pelaku IKM bisa mengajukannya ke kantor Disperindag di Jalan Panji, Kepanjen. Tepatnya, di belakang gedung DPRD Kabupaten Malang. Setelah itu, pihak Disperindag yang akan meneruskannya ke MUI Jawa Timur (Jatim) untuk dilakukan proses.

Nantinya, lanjut Agung, secara teknis pihak IKM akan datang ke lokasi untuk pengujian. Baik dari bahan, cara pembuatan sampai packaging-nya. "Nah jika semuanya oke, sertifikasi halal langsung diterbitkan MUI Jatim," urainya.

Melihat jejak Disperindag Kabupaten Malang dalam penguatan IKM beberapa tahun lalu, patut mendapat apresiasi. Dimana, program tahunan dalam pelatihan dan pengembangan produk mamin terus digencarkan selama dihuni oleh tiga kepala dinas berbeda sampai saat ini. 

Tercatat, di tahun lalu, rata-rata pelatihan IKM mamin dalam setiap bulannya sebanyak dua kali dengan memfokuskan pada pelayanan di pedesaan sebagai basis dominan produk itu tumbuh pesat.

Tumbuh kembangnya IKM Mamin di pedesaan ini pula yang membuat Disperindag memiliki kewajiban untuk menguatkan keberadaan mereka saat produknya berhadap-hadapan dengan produk sejenis dari perusahaan atau yang ada di perkotaan.

"IKM di pedesaan menjadi penting dalam mewujudkan tiga program strategis Kabupaten Malang karena berhubungan langsung dengan peningkatan perekonomian masyarakat, serta jadi pelengkap dalam pariwisata," tandas Agus.