Papan reklame 3D Promild di atas Toko Avia Kota Malang. (Yogi Iqbal/MalangTIMES)
Papan reklame 3D Promild di atas Toko Avia Kota Malang. (Yogi Iqbal/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Beberapa hari belakangan ini publik dibuat ramai dengan munculnya reklame rokok Promild di atas gedung Toko Avia Kota Malang. Usut punya usut, pemasangan reklame tersebut belum memiliki izin dari Dinas Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Memang, dinas lain yang terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satpol PP, telah menyegel reklame besar itu. Pasalnya, selain belum mengantongi izin, secara otomatis pihak Promild belum mendaftarkan pembayaran pajak.

Namun, pasca-penyegelan pada Senin (6/1) lalu, dua hari berikutnya (Rabu, 8/1) Bapenda Kota Malang sudah mencopot banner penyegelan papan reklame 3D di Toko Avia Jalan Jaksa Agung Suprapto tersebut.  Alasannya, pihak pemasang reklame telah memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Padahal, secara ketentuan, untuk mengajukan pembayaran pajak, harus mengantongi IMB dari Disnaker PMPTSP.

Kondisi tersebut dikritisi  Fraksi PKS DPRD Kota Malang. Mereka menilai, ada indikasi permainan dalam pemasangan papan reklame itu. Ada kejanggalan, mulai  penyegelan hingga tidak dilakukannya pembongkaran papan reklame oleh pihak terkait.

"Ini yang akan kami klarifikasi ke dinas soal masalah segel. Kalau tidak salah, katanya ada 3 segel (dari Bapenda, PMPTSP, dan Satpol PP). Yang pajak, infonya sudah lepas. Tapi, masalah IMB bangunan kan belum keluar," ungkap Ketua Fraksi PKS Trio Agus, Jumat (10/1).

Bahkan, pemasangan reklame tak berizin juga sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No 27 tahun 2015 tentang Penataan Reklame. Instansi terkait berhak melakukan pembongkaran atas pelanggaran reklame tak berizin. Namun, hingga kini belum dilaksanakan.

Tak hanya itu. Bangunan itu juga masuk dalam kawasan koridor Kayutangan Heritage. Informasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), penataan -termasuk papan reklame- harus menyesuaikan konsep heritage.

"Momennya ini pas. Artinya biar jadi perjalanan buat yang lain tidak macam-macam lagi. Mengabaikan prosedur perizinan," tandas Trio.

Adakah indikasi permainan dari internal? Trio mengatakan, jika hal itu dipikirkan secara logika, sangat memungkinkan ada indikasi tersebut. Hal itu yang akan diusut lebih jauh terhadap instansi terkait. 

"Secara logika, memungkinkan (ada indikasi permainan). Karena apa? Nggak mungkin dia (Promild) berani memasang duluan walaupun izin belum beres. Apalagi, posisi lokasi strategis di jalan utama, model reklame juga mencolok dan unik. Ini yang akan kami usut," ucap Trio.

Lalu, langkah seperti apa yang seharusnya dilakukan Pemkot Malang dalam menangani hal ini? Pria yang juga menjabat sebagai ketua Komisi B DPRD Kota Malang ini menyebut, harus ada ketegasan dari Wali Kota Malang Sutiaji. Bahkan, perlu juga untuk mengusut apakah ada oknum-oknum internal yang terlibat dalam pemasangan reklame tak berizin tersebut.

"Sikap kami jelas, tegas meminta agar kasus reklame ini bisa dibongkar. Dan siapa pun yang ikut bermain di dalam masalah ini, baik orang dalam ataupun orang pemkot, ya hrus diusut," tegasnya.

"Karena kami tidak ingin, nanti aturan-aturan yang ada di Malang hanya gara-gara segelintir orang dan oknum membuat suasana menjadi kacau. Kami juga mendengar banyak laporan dari masyarakat tentang perizinan-perizinan yang bangunan sudah berdiri baru izinnya diurus. Itu kan nggak bagus dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik," bebernya.

Tak hanya itu. Penyelesaian kasus pemasangan reklame tak berizin itu juga dianggapnya sebagai salah satu bentuk tindakan tanpa sinergi antarinstansi. Padahal, antara PMPTSP, Bapenda dan Satpol PP harus satu kesatuan dalam penegakan itu.

"Kasus ini kan menandakan jalan sendiri-sendiri. Misalnya ada segel berapa macam. Pihak Satpol PP merasa itu kewenangan pihak pajak untuk menindak karena pajak punya tim sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau semuanya menjadi kesatuan, malah ke lokasinya ya bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Kesannya kalau pajak sudah beres lainnya jadi nggak mau tahu. Ini kan menyangkut kewibaan pemerintah," katanya.

Apalagi, Pemkot Malang bakal mewujudkan daerahnya berbasis smart city. Jadi, sistem pemerintahan juga harus cerdas. Salah satunya,  prosedur perizinan yang harus terintegrasi satu dan lainnya.