Salah satu ODGJ di Kabupaten Malang yang dikurung oleh keluarganya sendiri (dok MalangTimes)
Salah satu ODGJ di Kabupaten Malang yang dikurung oleh keluarganya sendiri (dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Target bebas orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) baik yang dipasung, dikurung dan atau dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya di Jawa Timur (Jatim) melesat. 

Di target tahun 2019 seluruh Kabupaten/Kota di Jatim telah menuntaskan bebas ODGJ ternyata tak terealisasi.

Contoh gagalnya bebas ODGJ di Jatim, salah satunya disumbang oleh Kabupaten Malang yang sejak tahun 2018 lalu bekerja cukup keras untuk bisa mengurangi angka warga yang terkena penyakit psikotik. 

Hal ini terlibat dari beberapa kasus ODGJ yang sempat viral di masyarakat dalam beberapa hari belakangan ini. 

Sebut saja peristiwa dugaan penyekapan seorang ibu terhadap empat anaknya yang diduga mengalami gangguan kejiwaan di wilayah Pakis.

Atau yang terbaru adalah evakuasi ODGJ yang menimpa 4 warga Pagak yang didiagnosa mengalami gangguan jiwa, Selasa (7/1/2020).

Dari 4 warga ODGJ hanya tiga yang akhirnya harus dirawat di RS Jiwa Lawang untuk penanganan serius. 

Sedangkan untuk satu orang lagi hanya melakukan rawat jalan di puskesmas. Dari kasus di Pagak itu, satu ODG yang dipasung atau dirantai sedangkan lainnya tidak. 

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Nurhasyim yang menyampaikan, bahwa ada evakuasi ODGJ di Pagak. 

"Warga Desa Pandanrejo dan Sempol. Sudah dievakuasi ke RSJ Lawang dengan biaya ditanggung negara," ujarnya singkat.

Temuan masih adanya ODGJ di Kabupaten Malang sebenarnya tak mengagetkan. 

Pasalnya, sejak tahun 2018 lalu saja, jumlah ODGJ antara satu dinas atau lembaga berbeda-beda.

Ada yang mengantongi data sejumlah 99 orang, di lain dinas atau lembaga mencapai 114 orang. 

Pun data yang beredar di beberapa komunitas masyarakat yang juga menunjukkan angka yang berbeda.

Salah satu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) menyampaikan, bahwa kasus ODGJ sama dengan kasus narkoba yaitu seperti gunung es. 

Jadi, lanjut TKSK yang tak mau ditulis namanya itu, kasus ini seperti gunung es. 

"Yang terlihat di atasnya saja atau saat ada peristiwa yang menggemparkan. Di bawah masih banyak itu warga ODGJ yang dikurung atau dikucilkan," ucapnya kepada MalangTimes.

Persoalan klasik dalam penuntasan ODGJ adalah enggannya pihak keluarga penderita untuk membuka diri adanya hal itu. 

Bahkan, ada juga keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang ODGJ serta juga dilakukan pemasungan atau pengurungan.

Hal ini yang membuat penderita ODGJ tak tampak bila dilihat hanya dari atas saja. 

Peran TKSK pun tak bisa maksimal dengan keterbatasan yang menimpa mereka selama ini sebagai relawan sosial dengan berjibun tugas yang diembannya.

Hasyim pun menyampaikan hal serupa, bahwa berbagai kasus ODGJ yang ditangani pihaknya banyak terkuak dari adanya laporan masyarakat.

Dimana, ini baru diketahui bila ada persoalan-persoalan yang membuat masyarakat resah dan akhirnya melaporkan ke tingkat desa dan seterusnya.

"Kita memang butuh data terkait itu, khususnya dari masyarakat dan desa. Sehingga kita bisa menangani persoalan ODGJ dengan adanya laporan tersebut. Peran aktif masyarakat sangat penting di sini," ucapnya.