Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat saat memperlihatkan desain rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen, beberapa tahun lalu. (Foto: Dokumen MalangTimes)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat saat memperlihatkan desain rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen, beberapa tahun lalu. (Foto: Dokumen MalangTimes)

MALANGTIMES - Sisa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malang tinggal sekitar 1 tahun. Pasalnya, pada akhir 2020 ini Pilkada akan kembali digelar. Sayangnya, dalam satu periode kepemimpinan, salah satu proyek besar yakni pembangunan Alun-Alun Kepanjen masih belum terlaksana.

Dengan durasi waktu itu, masih banyak rencana pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malang yang menunggu untuk direalisasikan. Bahkan untuk proyek alun-alun, hampir 3 tahun molor karena pembebasan lahan warga yang terdampak belum selesai.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya sejak tahun lalu siap untuk membangun Alun-Alun Kepanjen. Bahkan, konsep dan desainnya pun telah lama selesai sejak lama.

"Kita selalu siap untuk itu. Tapi kita tak bisa mulai bila lahan warga belum selesai pembebasannya. Kita menunggu itu dari Dinas Pertanahan," ucap mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang, Senin (6/1/2020).

Wahyu melanjutkan, adanya informasi di akhir tahun 2019, lahan sudah clear, membuat pihaknya menganggarkan dana untuk pembangunan alun-alun tahap pertama senilai Rp 2,5 miliar di tahun ini. "Kita siapkan untuk pemerataan lahan dan pembangunan pondasi alun-alun nantinya," ujarnya.

Setali tiga uang, Dinas PU Bina Marga yang bertugas untuk pembangunan jalan tembus pun masih bersifat menunggu dengan kondisi yang ada saat ini. 

Hal ini yang memantik reaksi dari DPRD Kabupaten Malang. Dewan sebenarnya juga sudah melontarkan kritikan atas terkendalanya pembebasan lahan untuk pembangunan Alun-Alun Kepanjen. 

Padahal di tahun 2020 ini, cukup banyak program pembebasan lahan. Sebut saja untuk rencana pembangunan Kepanjen Convention Center (KCC) yang lahannya juga memakai milik warga.

Melihat jejak rencana pembangunan alun-alun, maka KCC yang membutuhkan lahan sekitar 4 hektare (ha) dimungkinkan juga bisa terkendala hal sama. Yakni harga tanah yang diminta warga tak sesuai dengan appraisal Pemkab Malang.

"Ini patut diperhitungkan oleh Pemkab. Jangan sampai pembebasan lahan untuk jalan alun-alun terulang lagi di program lainnya," ucap Zia Ulhaq, politisi Partai Gerindra yang tergabung di Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

Tanah di wilayah Kepanjen, khususnya di jalur jalan Panji atau Penarukan, terbilang paling mahal. Hal ini dikarenakan wilayah itu sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota Kepanjen. Apalagi, lanjut Zia, persoalan klasik Pemkab Malang adalah 'gemar' menyampaikan hal secara perencanaan belum tuntas ke publik.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

"Akhirnya muncul para spekulan yang bermain dengan harga untuk proyek-proyek pembangunan yang mengharuskan adanya pembebasan lahan. Jadinya harga appraisal pun tak berlaku, maka molor lagi rencana pembangunan itu," kritik politisi Gerindra ini.

Zia juga mengingatkan terkait penghujung periode Bupati dan Wabup Malang yang menyisakan waktu pendek. Sehingga DPRD Kabupaten Malang memiliki kewajiban untuk mengingatkan berbagai rencana program yang telah ada di dokumen RPJMDesa (2016-2021).

"Jadi kita ingatkan itu. Baik untuk pembangunan Alun-Alun Kepanjen maupun lainnya agar segera direalisasikan," tandasnya.

Seperti diketahui, rencana pembangunan alun-alun Kepanjen sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu. Salah satu paket dalam pembangunan itu adalah adanya pembangunan jalan tembus dari Kedungpedaringan sampai Penarukan yang diperlukan adanya pembebasan lahan milik warga.

Sayangnya pembebasan lahan sebanyak 57 bidang dengan luas 3,8 hektare, sampai saat ini terkatung-katung. Hal ini yang membuat OPD terkait, khususnya di bidang Pekerjaan Umum (PU) seperti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) dan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, pun tak bisa bergerak. 

Bahkan, berkali-kali anggaran pembangunan fisik Alun-Alun Kepanjen kembali ke kas daerah. Padahal, rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen juga beriringan dengan rencana pemindahan seluruh kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Malang. Yakni dari wilayah Kota Malang menuju ke Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang.