Sidang paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)
Sidang paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Tahun 2020 ini, DPRD Kota Malang tampaknya urung mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif. Pasalnya, dewan lebih memilih menyelesaikan sederet ranperda usulan Pemerintah Kota Malang yang harus dituntaskan sepanjang 2020.

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Dari data yang dimiliki MalangTIMES, setidaknya ada 30 ranperda yang menanti dibahas sepanjang 2020. Seluruhnya merupakan ranperda yang diajukan Pemkot Malang. 

Selama ini, ranperda tersebut terhambat dibahas pada tahun-tahun sebelumnya lantaran ada berbagai permasalahan. Sementara kebutuhan untuk dibahas masuk kategori mendesak.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan menyampaikan, hal itu menjadi salah satu alasan dewan tak mengusulkan ranperda inisiatif pada 2020. Setelah  30 ranperda usulan Pemkot Malang diselesaikan, maka pada 2021 mendatang dewan akan mengajukan beberapa ranperda inisiatif.

"Kami ngalah dulu, karena ada beberapa ranperda di periode sebelumnya yang belum selesai dibahas," kata Harvard, Minggu (5/1/2020).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, salah satu ranperda yang akan dibahas pada 2020 ini adalah ranperda online single submission (OSS). Ranperda tersebut akan berkaitan dengan semua perizinan. Pasalnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan yang mengikat berkaitan dengan OSS. "Ini salah satu yang mendesak untuk diselesaikan karena peraturan dari pusat juga sudah ada," ucapnya.

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

Lebih jauh Harvard  menerangkan, dewan memiliki kewenangan untuk mengajukan ranperda inisiatif. Hal itu dilakukan ketika ada hal yang dinilai sangat mendesak. Namun langkah itu akan diambil ketika memang benar-benar harus segera ditelurkan aturan baru.

"Sesuai aturan yang ada, kami bisa ajukan perda inisiatif dengan catatan mendesak. Kalau tahun ini kami tetap ngotot ajukan ranperda, maka itu akan mencederai aturan yang ada karena ada jumlah maksimal ranlerda yang disusulkan setiap tahunnya," ungkap Harvard.