Produk mamin di lokasi wisata wajib berizin, aman dan sehat untuk menguatkan sektor pariwisata di Kabupaten Malang. (Foto: Dok MalangTimes)
Produk mamin di lokasi wisata wajib berizin, aman dan sehat untuk menguatkan sektor pariwisata di Kabupaten Malang. (Foto: Dok MalangTimes)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengimbau agar para penjual makanan dan minuman (mamin) di lokasi-lokasi wisata lebih berhati-hati. Pedagang diminta lebih selektif agar tidak menjual produk tak layak konsumsi.

Pasalnya, masih ditemukan adanya mamin yang tak layak konsumsi karena beberapa faktor. Mulai kedaluwarsa, kemasan penyok atau rusak, sampai tak adanya izin edar dan izin lainnya sebagai bagian dari jaminan keamanan sebuah produk.

"Waktu sidak masih kita temukan itu di beberapa lokasi wisata desa. Kebanyakan makanan ringan tak berizin serta minuman daluarsa dan kemasan penyok atau rusak," ucap Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, Hasan Tuasila.

Temuan itu didapat Disperindag ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada akhir tahun 2019. Pihaknya melakukan uji sampling di sejumlah lokasi wisata. 

Walau bersifat sampling, temuan itu dimungkinkan juga terdapat di wisata lainnya. Sehingga hal ini pun patut menjadi fokus perhatian Pemkab Malang yang sedang menuntaskan program optimalisasi pariwisata sampai awal tahun 2021 datang.

Hasan menyebut, untuk memangkas peredaran mamin tak standar di lokasi wisata, tak bisa hanya mengandalkan sidak semata. Pasalnya dalam satu tahun, kegiatan tersebut hanya mungkin dilakukan dua atau tiga kali saja degan lokasi terbatas.

Menurutnya, diperlukan adanya kesadaran bagi para penjual yang bisa didorong secara kontinyu oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau pemerintah desa setempat. "Pedagang diharapkan lebih selektif membeli atau menerima produk mamin dari distributor. Sehingga ini bisa jadi pintu paling efektif mengurangi peredaran mamin yang tak layak konsumsi," ujar Hasan.

Hasan pun tak memungkiri bahwa pihaknya tak mungkin melakukan pengawasan secara rutin di seluruh wilayah wisata yang ada di Kabupaten Malang. Sebab, masih ada tupoksi-tupoksi lain seperti melakukan pengawasan terkait harga bahan pokok di seluruh pasar daerah yang harus dikejar Disperindag.

Dia menekankan perlunya sinergitas harmonis seluruh unsur. Baik di tataran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sampai tingkat kelompok masyarakat dan pemerintah desa sesuai tupoksinya masing-masing.

Misalnya, terkait temuan mamin yang dijual tanpa label dan tak memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Atau mengenai kesehatan dan kehalalan produk mamin yang izinnya berada di lintas sektoral atau lembaga lainnya.

Terpenting juga adalah bagaimana masyarakat terlibat langsung dalam persoalan itu. Bila menemukan produk yang tak layak konsumsi dan menyalahi aturan peredarannya.

"Kami berharap banyak peran masyarakat untuk melaporkan jika ada pasar atau toko yang menjual produk kedaluwarsa, kemasan rusak, maupun produk yang tidak memiliki izin sah. Terutama di lokasi wisata. Produk mamin harus kita jaga betul untuk menghindari hal yang tak diinginkan," ucap Nur Khulailah, Kasie Pengelola Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. 

Persoalan mamin di lokasi wisata Kabupaten Malang terlihat sepele, tapi memiliki efek panjang bila hal itu dibiarkan begitu saja. Apalagi, sebagian besar mamin yang dijual di wisata desa merupakan produk olahan rumahan yang banyak masih tak berlabel maupun syarat kemasan tak standar. 

Hal ini banyak faktor yang tentunya perlu juga kerja keras dari OPD Kabupaten Malang terkait. Ketidaktahuan pedagang sampai tingkat Pokdarwis atau pemerintah desa sampai prosedur pengajuan izin dan lainnya, bisa menjadi faktor dominan. Sehingga tak hanya lewat sidak atau pembinaan insidental saja, persoalan tersebut terselesaikan. 

Harapannya, wisatawan atau pengunjung pun akan nyaman dan aman saat mengkonsumsi atau membeli produk mamin untuk buah tangannya di lokasi wisata Kabupaten Malang.

OPD terkait atau gabungan, misalnya, bisa dalam satu atau tiga bulan secara rutin turun ke berbagai lokasi wisata untuk memberikan pembinaan sekaligus membuka posko terkait bagaimana pedagang bisa mendapatkan PIRT maupun cara mengemas mamin sesuai standar.
 

"Harapan kita seperti itu, kaya pembuatan e-KTP itu (program Jebolanduk Dispendukcapil, red). Dimana dinas seharian ke desa melayani pengurusan itu. Jadi kita bisa tahu dan mengurus izin-izin itu di lokasi, tak meninggalkan kerjaan," ucap Murtiningsih, salah satu pedagang mamin olahan rumah di salah satu lokasi wisata desa.