Kepala UPT PKB Dishub Kabupaten Malang Tutuk Handayani di balai uji kir Talangagung, Kepanjen. (dd Nana)
Kepala UPT PKB Dishub Kabupaten Malang Tutuk Handayani di balai uji kir Talangagung, Kepanjen. (dd Nana)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tahun 2019 tegas memberlakukan tarif sanksi administrasi bagi kendaraan yang tak melakukan uji kir di wilayahnya.

Penerapan sanksi itu ternyata berbuah hasil terbilang tinggi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang. Yakni tahun 2019 mencapai Rp 412 juta, tepatnya Rp 412.067.000. 

Pendapatan dari penerapan sanksi administrasi tahun 2019 ini pun melebihi tahun 2018 yang hanya mampu membukukan nilai Rp 201 juta. Sehingga dalam kurun satu tahun, PAD dari sumber sanksi administrasi kendaraan wajib uji kir mengalami peningkatan sebesar Rp 210 juta.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Malang Tutuk Handayani kepada MalangTIMES. "Ada peningkatan pendapatan dari sanksi administrasi tahun 2019. Kenaikannya hampir setengahnya dibanding  2018 lalu," ucapnya, Jumat (3/1/2020).

Tutuk menjelaskan, faktor dominan yang menyebabkan terjadinya peningkatan sebesar Rp 210 juta yang didulang Dishub Kabupaten Malang di sektor uji kendaraan di wilayahnya adalah adanya perubahan regulasi daerah. Yakni, dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 terkait retribusi jasa umum. "Melalui perda itu, awalnya retribusi uji kir dibedakan dua JBB (jumlah berat bruto) saja. Tapi dengan berlakunya aturan itu menjadi empat JBB," urainya.

Di perda lama, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2018, tarif uji kir hanya antara Rp 50-60 ribu dengan sanksi administrasi maksimal bagi yang tak tak melakukan atau terlambat Rp 486-582 ribu. 

Di perda perubahan dibedakan sesuai dengan JBB-nya. Yakni, untuk JBB 3.500 kilogram, tarifnya adalah Rp 60 ribu dan sanksi maksimal Rp 583.200. JBB antara 3.500-7.000 kg sebesar Rp 70 ribu, dan sanksi maksimal Rp 680.800. Sedangkan kendaraan dengan JBB 7.000-14 ribu kg biayanya Rp 90 ribu dengan sanksi maksimal Rp 874.800 dan JBB di atas 14 ribu kg tarifnya adalah Rp 130 ribu, sanksi maksimalnya Rp 1.263.600.

Perubahan inilah yang menjadi faktor pendongkrak adanya peningkatan pendapatan dari sanksi administrasi bagi kendaraan tak uji kir.
"Perda itu yang kami  jalankan karena amanah aturan. Karena itu, kami berharap pemilik kendaraan untuk tertib uji kendaraannya sesuai aturan. Yakni dua kali dalam satu tahun," ucap Tutuk.

Seperti diketahui, kendaraan wajib uji kir di Kabupaten Malang yang masih abai sepanjang tahun 2019 sebanyak 7 ribu. Hal ini pula yang menyebabkan tingkat kerawanan kecelakaan di jalan raya menjadi tinggi saat kendaraan tak layak jalan dipaksa untuk beroperasi. Apalagi, sampai saat ini, lanjut Tutuk, dari 7 ribu kendaraan tak uji kir, kendaraan pengangkut orang (angkutan umum) dan  barang berjenis truk besar mendominasi.

Terkait masalah retribusi yang dipungut Dishub Kabupaten Malang pun, Tutuk menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir uang itu seperti asumsi sebagian kalangan. Yakni, untuk kepentingan pribadi atau tak masuk ke kas daerah menjadi PAD yang nantinya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program kerja OPD.

"Ini perlu kami tegaskan. Tak ada hal itu di Dishub. Untuk retribusi kir, pengendara langsung bayar ke petugas Bank Jatim yang ada di balai uji. Jadi, uang kir tak kami pegang sama sekali," tegas perempuan berhijab ini.

Seperti diketahui berbagai layanan di Dishub Kabupaten Malang, baik retribusi uji kir kendaraan sampai parkir, telah melalui sistem bayar langsung ke bank yang bekerja sama. Sehingga tak ada uang retribusi dari masyarakat yang dipegang oleh petugas sebelum disetor ke bank. "Di balai uji kir standby petugas Bank Jatim untuk pembayaran. Ini sebagai bagian dari transparansi  kami," tandasnya.

Terpisah, Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi juga menegaskan bahwa seluruh layanan yang berhubungan dengan retribusi ke depan akan dimaksimalkan pola pembayarannya secara langsung ke bank. Misalnya, di sektor parkir dengan program parsel atau parkir setor langsung. 

"Tahun 2019 masih sekitar 20 titik jukir mempraktikkan ini. Tahun ini kami sudah data sebanyak 47 titik akan pakai parsel," ujarnya.

Hafi  menjelaskan, retribusi parkir yang diterima secara langsung uangnya akan disetor ke bank oleh jukir itu sendiri. "Jadi, kami tak pegang uang sama sekali untuk itu. Hanya data yang kami kelola," ucap dia.