Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang, Cahyaning Indriasari (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang, Cahyaning Indriasari (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - BPJS Ketenagakerjaan Malang mencatat, baru 10 persen perusahaan di Malang Raya yang mendaftarkan karyawannya sebagai peserta. Salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya penetapan sanksi pada perusahaan yang belum patuh menjadi peserta dalam program yang digelontorkan pemerintah pusat itu.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang, Cahyaning Indriasari menjelaskan, total perusahaan yang aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah 6.666 perusahaan atau sekitar 10 persen dari total perusahaan yang ada di Malang Raya. Jika ditotal, ada 162.574 orang peserta yang tercover program BPJS Ketenagakerjaan dari total perusahaan aktif tersebut.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Sementara untuk peserta bukan penerima upah atau kepesertaan mandiri ada 22.761 orang. Selanjutnya untuk peserta konstruksi mencapai 33.479 orang. Angka kepesertaan itu secara keseluruhan mengalami peningkatan antara 7-10 persen dibanding 2018.

"Dan pada 2020 mendatang kepesertaan ditarget naik 20 sampai 30 persen dari target 2019," katanya pada wartawan, Jumat (27/12/2019).

Perempuan berhijab itu pun optimis target yang ditetapkan mampu dicapai. Salah satunya dengan menyasar perusahaan mikro dan menengah yang jumlahnya cukup besar di Malang Raya. Jumlah kepesertaan perusahaan kecil dan menengah itu pun ditargetkan naik 30 persen dibanding kepesertaan perusahaan kecil pada 2019.

"Dan kami optimis mampu meraih target tersebut," tambahnya.

Lebih jauh dia menyampaikan, pemahaman masyarakat terkait BPJS Ketenagakerjaan selama ini masih minim. Masyarakat dan pengusaha banyak yang menilai jika BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi yang sama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga ke depan pihaknya berharap peran lebih dari pemerintah daerah.

Diantaranya melalui peraturan wali kota atau peraturan bupati berkaitan dengan pemanfaatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Semisal seperti mengharuskan perusahaan untuk mengurus kepesertaan setiap karyawannya.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

"Terlepas dari itu selama ini kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Malang Raya sangat baik. Sosialisasi dilaksanakan bersama dengan pemerintah secara beriringan," pungkasnya.