Kepala UPT PPU Takroni Akbar (ist)
Kepala UPT PPU Takroni Akbar (ist)

MALANGTIMES - Pengadaan lahan makam baru di Kota Malang saat ini masih terus berproses. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih terus melakukan kajian dan melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) mengenai pengadaan lahan makam.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang Hadi Santoso melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pemakaman Umum (PPU) Takroni Akbar membenarkan adanya proses tersebut.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Selanjutnya diharapkan pada 2020 nanti sudah bisa diterbitkan dan disahkan perda pengadaan lahan makam. Kemudian setelah semua payung hukum sudah rampung, maka pada 2021 secara bertahap pengadaan lahan makam bisa dilaksanakan. Namun itu pun akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia," ungkap Takroni.

Perihal pengadaan lahan makam, dana berasal dari dana cadangan yang merupakan hasil pembayaran dari para pengembang perumahan. Biasanya para pengembang kesulitan dalam menyediakan lahan pemakaman untuk warganya. Karena itu, mereka lebih memilih untuk membayar kompensasi lahan makam sebesar dua persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) lahan mereka sebagai pengganti lahan makam.

"Adapun teknis pembayaranya, para pengembang ini langsung setor kepada pemerintah dan masuk pada rekening khusus dana cadangan pemkot," kata Takroni.

Lebih lanjut dijelaskan, dana cadangan merupakan dana yang  tidak dapat atau tidak diperbolehkan digunakan untuk membiayai kegiatan apa pun, termasuk pemeliharaan atau kegiatan operasional pemakaman.  Sebab, di UPT PPU, memang tak terdapat plot anggaran untuk membantu masyarakat dalam pembiayaan pemakaman.

"Perlu saya tegaskan kembali bahwa dana yang terkumpul dari para pengembang itu tidak dapat dan tidak bisa dipergunakan untuk mendanai kegiatan lain, apalagi untuk mendanai proses pemakaman. Itu sama sekali tidak bisa. Dana tersebut hanya khusus dipersiapkan untuk pengadaan lahan makam," terangnya.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

"Kami UPT PPU tidak ada anggaran untuk membantu masyarakat dalam membiayai proses pemakaman. Dan ini yang mengharuskan kepada masyarakat saat ini harus berswadaya manakala ada keluarganya yang meninggal dan dimakamkan di TPU milik Pemerintah Kota Malang," tambah Takroni.

Terakhir pihaknya juga berharap agar para pimpinan serta seluruh pejabat publik khususnya  untuk bisa memahami dan membantu memahamkan kepada seluruh warga masyarakat  Kota Malang mengenai hal ini.