Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono kerap mendorong jajarannya untuk menerapkan layanan berbasis elektronik sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat (Nana)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono kerap mendorong jajarannya untuk menerapkan layanan berbasis elektronik sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat (Nana)

MALANGTIMES - Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau Sirup, sebuah aplikasi bagi pemerintah untuk mempublikasikan seluruh anggaran belanja kepada publik, akhirnya diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Walau baru bisa dipantau masyarakat di awal tahun 2020 datang, baik transaksi, besaran anggaran sampai pada teknis pelaksanaannya. Hal ini cukup melegakan dalam konteks mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Malang.

Tapi, bagi masyarakat yang tak sabar, aplikasi Sirup yang dibesut oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sebenarnya sudah lama bisa dipantau. Yakni, melalui www.sirup.lkpp.go.id tinggal memilih opsi Kabupaten Malang dan juga OPD yang ingin dilihat.

Persoalannya adalah bagaimana para operator tingkat OPD dalam memahami dan melakukan input data-data publik berupa kegiatan dan anggaran itu. Pasalnya, dimungkinkan adanya keterlambatan atau tak adanya input baru (tak update) walaupun sebenarnya kegiatan dan anggaran telah diserap atau dibelanjakan.

Hal ini pula yang jadi fokus perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono. Dimana, mantan Inspektur Kabupaten Malang ini terus mendorong seluruh OPD untuk akrab dengan berbagai layanan digital dalam menjalankan tugasnya. Baik melalui berbagai bimbingan teknis, pelatihan, maupun sosialisasi terkait hal itu yang ditukangi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang.

"Layanan kepada masyarakat terus berubah ke digital. Karena itu seluruh perangkat pun harus berubah untuk itu. Kita telah banyak layanan berbasis digital, tapi perlu menjangkau seluruh OPD, tidak hanya sebagian saja yang memakainya," ucap Didik Budi, Kamis (19/12/2019).

Untuk Sirup pun, lanjutnya, kita telah mempergunakan e-budgeting yang nanti sinkron datanya ke sana. Tapi, sekali lagi butuh pemahaman dan keterampilan seluruh operator di OPD yang ada di Kabupaten Malang.

"Karena itu untuk Sirup, masyarakat baru bisa melihatnya di awal tahun 2020 datang," ujarnya.

Sinkronisasi data kegiatan dan anggaran seluruh OPD ke situs Sirup, baru bisa dilihat secara utuh bila operator atau admin di OPD memasukan  semua transaksi di aplikasi e-budgeting. Ketika sudah di e-budgeting, datanya bakal tersinkronisasi dengan situs Sirup.

Tak hanya kegiatan, anggaran dan progres saja yang bisa diplototi publik, Didik Budi juga menyampaikan, dengan adanya berbagai aplikasi digital seperti e-budgeting sebagai bagian dalam transparansi pemerintah kepada masyarakat. Belanja pegawai berupa gaji ASN maupun pegawai tidak tetap di seluruh OPD bisa dipantau oleh publik.

"Kita berlakukan sistem payroll untuk penggajian, yaitu melalui transfer. Sehingga setiap pembayaran gaji pun nanti diinput ke e-budgeting. Semua bisa cek itu nantinya," ucapnya yang juga berharap dengan berbagai penerapan teknologi itu bisa  mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Pengenalan berbagai layanan digital, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan dan anggaran pemerintah daerah, memang saatnya dibuka lebar kepada publik. Tentunya juga berbagai data itu bisa diakses dengan mudah oleh siapapun. Sehingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintah daerah juga bisa berjalan secara seimbang.

Karena, banyak masyarakat yang berkepentingan dengan berbagai data di Pemkab Malang, masih begitu kesulitan untuk mengakses data-data publik yang wajib ditampilkan oleh pemerintah.

"Bertahun-tahun kita sulit membaca anggaran di Kabupaten Malang. Hal ini yang harus dirubah agar lebih transparan dalam mempublikasikan informasi yang itu juga hak publik. Juga merubah bagaimana informasi itu mudah diakses masyarakat," ucap Ibnu Syamsu Hidayat dari Malang Corruption Watch (MCW), beberapa waktu lalu.

Ibnu juga menegaskan, jangan sampai untuk ikut serta mengawasi anggaran, pemerintah malah melakukan hal yang kontradiktif yaitu dengan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan haknya terkait informasi.

"Jangan sampai itu yang terus terjadi. Karena informasi publik terkait itu juga diatur dalam Undang-Undang. Semoga secepatnya Pemkab Malang berubah, sehingga tak kembali terjadi untuk dapat data perlu berkali-kali mengajukan permohonan. Itu pun hasilnya data yang dibutuhkan tak didapatkan," pungkasnya.