Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra Zubaidah MM. (Foto: Imarorul Izzah/MalangTIMES)
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Dra Zubaidah MM. (Foto: Imarorul Izzah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim telah mengeluarkan kebijakan menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021. Sontak, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Salah satu yang kontra terhadap kebijakan tersebut adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Dikutip dari CNN Indonesia, JK menganggap semangat belajar para siswa akan turun jika ujian nasional ditiadakan. Untuk itu, dia tidak mendukung rencana Nadiem yang ingin menghapus ujian nasional pada 2021.

Baca Juga : Rektor UIN Malang Dorong Dosen Muda Lanjutkan Studi

"Kalau tidak ada UN, semangat belajar akan turun. Itu pasti," tutur JK saat berkunjung ke kantor Transmedia beberapa waktu yang lalu.

Generasi muda juga bisa menjadi lemah dan tak mau bekerja keras. Menurutnya, itu bisa saja terjadi andai ujian nasional benar-benar ditiadakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah berpendapat, kebijakan tersebut tidak akan mengecewakan bahkan menyesatkan masyarakat.

"Yang jelas pemerintah itu pro masyarakat. Tidak akan mengecewakan atau bahkan menyesatkan masyarakat," tegasnya kepada MalangTIMES.

Ia mengungkapkan, kebijakan tersebut pastinya sudah melalui beberapa kajian oleh orang-orang yang berkompeten.

"Tahun ini kan belum dihapus ujiannya. Jadi persiapan. Untuk itu saya kira semua kebijakan yang dilontarkan dari kementerian itu sudah melalui beberapa tahapan kajian orang-orang yang hebat," katanya.

Baca Juga : Masyarakatkan Nilai Pancasila, Unikama Gelar Dialog Lintas Agama, 250 Orang Diundang

Jadi, lanjutnya, pihaknya yang ada di tingkat 2 tentu harus mengikutinya.

"Namun apabila kita mempunyai kendala atau mempunyai saran yang lebih hebat tentunya tetap akan kita sampaikan. Karena pasti juga ada hal-hal yang mungkin keselip, kelupaan, atau bagaimana. Namanya manusia jadi mungkin ada," timpalnya.

Mulai 2021, ujian nasional akan diganti dengan asesmen kompetnsi minimum dan survei karakter. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam ujian nasional. Melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi.

Sementara terkait survei karakter, dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa Indonesia.