Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono memberikan apresiasinya atas gelaran bimtek e-budgeting oleh Diskominfo (Nana)
Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono memberikan apresiasinya atas gelaran bimtek e-budgeting oleh Diskominfo (Nana)

MALANGTIMES - Tak ingin terus dirundung ketakutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan dan pengabdi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali menggelorakan sekaligus menerapkan berbagai layanan berbasis teknologi berupa transaksi non tunai.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Revitalisasi Pasar Bunulrejo Dibatalkan

Yakni melalui sistem transaksi e-budgeting yang kini kembali dimasifkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Malang. Hal ini dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dihelat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, upaya memasifkan sistem e-budgeting bisa dipraktikkan di seluruh OPD dimulai dengan adanya bimbingan teknis (bimtek) bagi 275 orang yang diproyeksikan menjadi operator. 

Bimtek ini mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono secara langsung. Dimana, mantan Inspektur Kabupaten Malang ini menyampaikan, penggunaan e-budgeting diyakininya dapat memininalisir adanya tindak pidana korupsi pada tahun 2020.

"Kami yakin melalui penerapan e-budgeting di seluruh OPD akan bisa meminimalisir adanya tindakan korupsi ke depannya. Karena itu saya apresiasi langkah dari Diskominfo terkait bimtek ini," ucap Didik Budi, Selasa (17/12/2019).

Apresiasi dan keyakinan Didik Budi didasarkan dengan sistem yang nantinya tak ada lagi transaksi keuangan tunai. Sehingga akan meminimalisir pegawai pemerintah memegang uang secara langsung dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.

Transaksi non tunai ini telah dijalankan di beberapa OPD Kabupaten Malang, seperti di Perumda Tirta Kanjuruhan maupun di Dinas Perhubungan (Dishub). Dimana, para petugas yang melayani transaksi keuangan tak secara langsung menerima dan memegang uang tunai.

Selain mampu untuk meminimalisir adanya kebocoran anggaran yang berakibat para korupsi, Didik Budi juga mengatakan dengan pemakaian e-budgeting akan membuat proses keuangan semakin transparan dan akuntabel.

Baca Juga : Jamin Nasib Tenaga Kerja, Disnaker-PMTSP Kota Malang Ajukan Skema Jaring Sosial

"Jadi saya berharap seluruh OPD bisa memakai e-budgeting tahun depan. Sehingga akan semakin transparan, akuntabel dan bebas korupsi. Masyarakat juga bisa memantau penerapannya, yaitu melalui situs rup.lkpp.go.id," ujarnya yang menekannya agar seluruh peserta benar-benar mengikuti bimtek dan menguasai materi tersebut.

Ferry Hari Agung Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  Kabupaten Malang, menyampaikan hal senada. Bahwa penerapan e-budgeting menjadi penting untuk dimasifkan di seluruh OPD. Sehingga tak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan kepala OPD dalam membelanjakan anggaran dengan kebijakan yang diambilnya.

Melalui e-budgeting, lanjut Ferry, pihaknya akan melaporkan secara triwulan terkait transaksi di Pemkab Malang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini memang yang harus dilakukan. Dimana aplikasi e-budgeting ini harus dilaporkan tiga bulan sekali ke KPK. Ini akan lebih transparan dan akuntabel nantinya dalam sisi transparansi dan akuntabilitasnya," ucapnya.

Dirinya juga membenarkan bahwa transaksi keuangan ke depannya memang akan diproyeksikan menjadi non tunai di seluruh OPD Kabupaten Malang.