Bupati Malang Sanusi dibuat berang dengan adanya GTT yang memalsukan ijazah dan instruksikan untuk lakukan skrining ke OPD. terkait (Nana)
Bupati Malang Sanusi dibuat berang dengan adanya GTT yang memalsukan ijazah dan instruksikan untuk lakukan skrining ke OPD. terkait (Nana)

MALANGTIMES - Gerilya skrining ijazah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) Kabupaten Malang terus diintensifkan oleh tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Revitalisasi Pasar Bunulrejo Dibatalkan

Skrining ijazah GTT dan PTT ini dipicu oleh terkuaknya kasus salah satu guru di SMPN 4 Kepanjen dalam kasus pencabulan pada 6 Desember 2019 lalu. Dari hasil penyidikan terhadap pelaku  CH, terkuak bahwa GTT SMPN 4 Kepanjen itu pun memalsukan ijazahnya.

Hal inilah yang membuat Bupati Malang Sanusi merasa tertampar dua kali. Satu kecolongan kasus pencabulan yang berlangsung lama oleh CH serta juga lolosnya ijazah palsunya untuk menjadi GTT.

"Saya telah minta segera lakukan pendataan terkait keabsahan ijazah para GTT dan PTT. Ini telah saya instruksikan ke BKPSDM dan Inspektorat untuk itu," tandas  Sanusi.

Tak hanya berhenti di pemberian instruksi. Politisi PKB ini juga menegaskan, dirinya akan memproses siapa pun yang melakukan tindakan hukum memalsukan ijazah di jajarannya.
"Kalau ada yang ketahuan lagi dari hasil pendataan itu, saya proses secara hukum karena dia telah menipu negara,” tegasnya.

Sanusi melanjutkan, dirinya tak ingin ada lagi kasus serupa di jajarannya terkait persoalan tersebut. "Saya harap ini yang pertama dan terakhir. Tapi untuk memastikan itu, saya instruksikan untuk lakukan pendataan lagi," imbuhnya.

Instruksi orang nomor satu inilah yang membuat dua OPD yang diminta melakukan skrining langsung tancap gas. Tak terkecuali Dinas Pendidikan sebagai OPD yang secara langsung terkena getahnya atas kasus pencabulan dan ijazah palsu salah satu punggawanya itu.

Rachmat Hardijono, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, pun langsung bergerak dan menyampaikan pihaknya tidak akan tinggal diam terkait hal itu. Setelah melakukan skrining atas ijazah palsu CH yang kini mendekam di sel penjara, Dinas Pendidikan juga akan intensif melakukan berbagai penelusuran terkait hal sama.

Baca Juga : Jamin Nasib Tenaga Kerja, Disnaker-PMTSP Kota Malang Ajukan Skema Jaring Sosial

"Kami telah lakukan penelusuran terkait itu. Hasilnya memang ijazah CH dipastikan palsu. Kami tak akan diam untuk hal ini," ujarnya.

Seperti diketahui, jumlah GTT Kabupaten Malang sampai saat ini mencapai sekitar 6.375 orang tahun 2018. Jumlah yang tentunya bisa bertambah dengan PTT yang ada di berbagai OPD Kabupaten Malang. Jumlah itu lah yang kini ijazahnya diskrining oleh ketiga OPD, khususnya BKPSDM dan Inspektorat.

Hal ini disampaikan oleh Nurman Ramdansyah, kepala  BKPSDM Kabupaten Malang. Menurut dia, sejak surat diterbitkan oleh bupati Malang terkait itu, pihaknya langsung melakukan skrining ijazah GTT dan PTT. 

"Ini sedang berjalan. Tentu butuh waktu untuk skrining dengan jumlah GTT yang tercatat di Kabupaten Malang mencapai 6.295 orang," ujarnya.

Instruksi yang diikuti surat resmi bupati Malang itu tentunya bukan hal main-main seperti yang juga ditegaskan Sanusi terkait itu. Persoalan ijazah palsu sangat mencoreng nama baik Pemkab Malang, selain tentunya merupakan tindakan pidana. Apalagi yang telah terkuak adalah ijazah palsu dari GTT yang notabene mendidik di sekolah favorit di Kabupaten Malang.