Ilustrasi gelontoran anggaran untuk sektor pendidikan di Kabupaten Malang (Ist)
Ilustrasi gelontoran anggaran untuk sektor pendidikan di Kabupaten Malang (Ist)

MALANGTIMES - Sektor pendidikan di Kabupaten Malang di tahun 2020 akan digelontor anggaran besar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Selain infrastruktur pendidikan, bantuan operasional daerah atau Bosda pun dipersiapkan dengan anggaran terbilang fantastik. 

Yakni, dipersiapkan dana sebesar Rp 150 miliar untuk subsidi bantuan siswa SD, MI, SMP, dan MTs di Kabupaten.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Pemberian Bosda tersebut merupakan lanjutan dari program Pemkab Malang yang dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2019 ini juga telah ditambah plotting dananya senilai Rp 34 miliar. Selain untuk bantuan siswa, anggaran itu pun dialokasikan untuk program makanan tambahan dan insentif guru tidak tetap (GTT) plus pegawai tidak tetap (PTT).

Gelontoran anggaran besar ini tentunya juga diiringi dengan target besar dari Bupati Malang Sanusi. Khususnya, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang mengelola anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Arema ini di tahun 2020 mendatang.

“Kita telah berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan melalui APBD. Saya minta dengan hal itu tahun depan pendidikan Kabupaten Malang bisa masuk di rangking 10,” ucap Sanusi terkait harapannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan gelontoran dana besar itu.

Seperti diketahui, peringkat pendidikan Kabupaten Malang di Jawa Timur (Jatim) beberapa tahun lalu, terpuruk. Sempat berada di posisi 33, Dinas Pendidikan menggenjot kualitas pendidikan dan berhasil masuk di peringkat 20. Raihan itulah yang diharapkan bisa terus ditingkatkan, sehingga rangking pendidikan di Kabupaten Malang bisa mencapai posisi 10 di Jatim.

Target Sanusi ini didasarkan bahwa keterpurukan pendidikan di Kabupaten Malang dipicu juga oleh faktor anggaran. Sehingga Pemkab Malang pun meningkatkan secara bertahap anggaran untuk pendidikan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitasnya.

“Tahun depan anggaran dinaikkan. Jadi saya pikir tak ada alasan lagi jika tak bisa meningkatkan mutu pendidikan tahun depan. Semua sudah dipenuhi walaupun belum maksimal,” ujar politisi PKB yang menyebut beberapa item anggaran, seperti SPP gratis, Bosda, infrastuktur sekolah, sampai dengan kenaikan gaji guru tidak tetap (GTT) setara upah minimum kabupaten (UMK).

Bahkan, lanjut Sanusi, pihaknya telah memberikan kelonggaran kepada guru maupun kepala sekolah untuk pindah tugas yang dekat dengan domisilinya.

“Jadi, segala kemudahan sudah kita upayakan untuk pendidikan. Karena itu target masuk 10 besar harus bisa dicapai tahun depan,” tandasnya.

Baca Juga : Pemprov Jatim Buka Posko Pendampingan Pendaftaran Program Kartu Prakerja di 56 Lokasi

Terpisah, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah memiliki modal besar dalam mencapai target masuk 10 besar di Jatim itu. Yakni, dengan mengoptimalkan pemakaian Education Public Service (EPS) berbasis teknologi informasi sebagai bagian percepatan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Malang. 

Opsi EPS yang pernah dikawal M Hidayat eks Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, ini cukup terbukti dengan adanya kenaikan rangking pendidikan. Dimana, saat itu Dinas Pendidikan mampu menggeser posisinya dari urutan 33 menjadi 20 di Jatim.

“Kita tentunya ke depan akan meneruskan berbagai program baik yang telah berjalan. Tentunya dengan mengoptimalkannya, sehingga target itu bisa dicapai. Kita optimis mampu seperti yang diminta Pak Bupati,” ujar Rachmat Hardijono Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selain hal itu setiap tahun pula, kekurangan guru PNS terus dipenuhi oleh Pemkab Malang. Dimana, beberapa hari lalu Sanusi secara langsung melakukan pelantikan kepala SD dan SMP sebanyak 602 orang. Berbagai hal inilah yang membuat Sanusi juga optimis dengan target yang disampaikannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang di mata Jatim.