Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto (Arifina Cahyanti Firdausi/ MalangTIMES)
Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto (Arifina Cahyanti Firdausi/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Perihal keberlanjutan Mal Alun-Alun Kota Malang (Ramayana) masih menggamang. Lantaran, surat keputusan (SK) pembentukan tim appraisal yang telah disusun dan diajukan kepada Wali Kota Malang Sutiaji masih belum dikeluarkan.

Artinya, tim appraisal yang awalnya ditarget pekan kemarin untuk segera dilantik dan bekerja di lapangan belum dapat terealisasikan.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang, Wahyu Setianto mengatakan jika SK tersebut berupa konsep nama-nama tim yang dibentuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mendapat persetujuan Wali Kota Malang. Sebelum ada persetujuan, maka tim masih belum bisa menilai area Mal Alun-Alun Kota Malang (Ramayana) itu.

"Kita tinggal menunggu itu aja, suratnya sudah kita ajukan ke Pak Wali nanti kita masih akan memantau sejauh mana suratnya itu. Sebelum teman-teman KPKNL menilai Ramayana itu harus ada persetujuan dari wali kota," ungkapnya ditemui usai hearing di Kantor DPRD Kota Malang, Senin (16/12).

Ia menjelaskan, fungsi dari tim appraisal tersebut untuk melakukan penilaian sewa menyewa terkait fisik bangunan hingga besaran dari kontribusi setiap tenant yang memakai tempat di area Mal Ramayana tersebut.

"Iya, dari tim apprasial KPKNL itu yang jadi acuan untuk menetapkan berapa besaran biaya sewanya itu nanti," imbuhnya.

Rencananya, di awal tahun 2020 tahapan penilaian besaran biaya persewaan untuk Mal Alun-Alun Kota Malang sudah bisa ditetapkan. Namun, pihaknya akan tetap melakukan koordinasi agar besaran tersebut bisa dipercepat di akhir Desember 2019 ini.

"Informasinya memang awal-awal Januari tahun 2020. Tapi kami tetap akan koordinasi mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat, jadi Desember ini sudah bisa keluar," pungkasnya.