Grafis terkait TKSK Indonesia (Kemensos RI)
Grafis terkait TKSK Indonesia (Kemensos RI)

MALANGTIMES - Sejumlah perwakilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Malang mendatangi rumah rakyat. Mereka datang untuk menyampaikan unek-unek alias curhat terkait nasib mereka selama ini dalam menjalankan tugas.

Para TKSK menilai, kerja keras yang dilakukan selama ini belum terlalu mendapatkan perhatian. Tindakan mengadu ke dewan dilakukan sebagai bagian dalam mengupayakan kelayakan hak atas tugas yang diemban. 

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Seperti diketahui, tugas TKSK sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 28 Tahun 2018 adalah membantu kementerian sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Baik berupa fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dalam mengawal berbagai persoalan kesejahteraan sosial.

“Tugasnya berat tapi untuk apresiasi, misalnya fasilitas sangat minim. Ini yang membuat mereka mengadu kepada kita,” ucap  Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, Senin (16/12/2019).

Walau TKSK merupakan relawan, lanjut Didik Gatot, keberadaan mereka patut untuk diapresiasi secara layak dengan beban kerjanya yang terbilang tinggi. Sayangnya, sampai dengan adanya Permensos 28/2018, imbalan bagi TKSK yang bertugas satu orang di satu kecamatan yang membawahi berbagai desa di dalamnya, hanya berupa tali asih.

Tali asih itu pun disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Seperti termaktub dalam Pasal 23 ayat (3). Walaupun ada imbalan lainnya selain tali asih, seperti bila ada penugasan khusus dalam pendampingan program. Tak membuat mereka bisa mendapatkan imbalan yang layak dengan beban tugas berat yang disandangnya.

“Mereka ini kan hanya mendapatkan kontribusi Rp 500 ribu dari pusat, Rp 500 ribu dari provinsi dan Rp 300 ribu dari daerah. Jadi saya pikir minim sekali dengan tugas mereka. Apalagi di Kabupaten Malang yang merupakan wilayah terluas kedua di Jawa Timur (Jatim) ini,” ujar Didik Gatot.

Didik juga membandingkan perbedaan relawan sosial di luar negeri yang secara ekonomi telah mencukupi dengan TKSK di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Malang.

“Jadi pekerja sosial seharusnya secara basic mampu secara ekonomi, tapi di sini sebaliknya,” imbuhnya.

Ketua DPC PDI-Perjuangan ini menyampaikan, kedatangan TKSK juga menyampaikan kebutuhan operasional dan permohonan dukungan fasilitas. Pasalnya, selama ini para TKSK mempergunakan kendaraan operasional milik pribadi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

"Ya paling tidak diberikan fasilitas kendaraan bermotor, sehingga akan membantu tugas mereka di lapangan,” tandas Didik Gatot.

Curhat para TKSK sebenarnya juga telah disampaikan di tingkat DPR RI. Melalui Komisi VIII DPR RI akan terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan TKSK di Indonesia yang secara fasilitas dan honor memang tak memadai.

“Kami prihatin dengan TKSK yang bernasib seperti itu. Karenanya Komisi VIII berupaya terus memperjuangkan TKSK supaya mendapatkan keadilan dan jaminan kesehatan,” tutur Choirul Muna anggota Komisi VIII DPR RI seperti dikutip laman dpr.go.id.

Politisi Partai NasDem ini juga mengatakan saat itu, akan berupaya untuk memperjuangkan kenaikan tali asih ataupun honor yang layak kepada para TKSK yang jumlahnya di tahun 2018 lalu mencapai 7.160 orang di Indonesia.

“Sekarang sudah muncul Permensos 2018 terkait TKSK yang menjamin TKSK memiliki legalitas dan jaminan kesehatan. Hal tersebut merupakan perjuangan Komisi VIII untuk memanusiakan pekerja sosial di Kemensos,” pungkas Choirul.