Sosialisasi Sistem Jaminan Halal, Pembina SPMHI Prof Bisri (membawa mic). (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Sosialisasi Sistem Jaminan Halal, Pembina SPMHI Prof Bisri (membawa mic). (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sekarang ini, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat dan berlabel halal. Ketentuan ini telah diatur dalam UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Produk tersebut yakni barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Namun perlu digarisbawahi, produsen yang telah memegang sertifikat halal harus lebih berhati-hati karena UU JPH menetapkan sanksi tegas jika produsen lalai menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Apabila produsen tidak menjaga kehalalan produknya, terdapat pasal 56 UU JPH yang mengatur pemidanaan tidak tanggung-tanggung, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar rupiah.

Atas dasar itulah, Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia (BMCI) membuat Sistem Penjaminan Mutu Halal Internal (SPMHI) dengan menggandeng Pemerintah Kota Malang dan MUI Kota Malang.

Pembina SPMHI Prof Dr Ir H Mohammad Bisri MS menyampaikan, SPMHI dibuat untuk membangun budaya halal itu sendiri. Selain itu, SPMHI juga akan mendampingi para produsen dalam proses sertifikasi halal.

"Biasanya orang kalau sudah dapat sertifikat itu sembrono. Yang penting sudah dapat sertifikat. Di SPMHI ini kita ingin membangun budaya halal. Jadi orang itu menjual produk halal dari hati nurani dan menjadi budaya. Jadi bukan sekadar hanya halal-halalan dan dapat sertifikat selesai. Tapi ada jaminannya," paparnya kepada MalangTIMES saat ditemui di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh usai acara Sosialisasi Sistem Jaminan Halal, Kamis sore (12/12/2019).

Sosialisasi Sistem Jaminan Halal dihadiri Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, pegiat UMKM, dan para pengurus pondok yang merupakan calon penyelia halal.

Untuk itulah, lanjutnya, Bisri membuat sistem tersebut. Jadi kehalalan produk terjamin secara internal. Mulai dari bahannya, prosedur produksinya, manajemennya, dan lain-lain.

"Kalau sudah nanti baru disertifikasi. Jadi secara eksternal terjamin, secara internal juga terjamin. Tidak hanya sekadar dapat sertifikat saja terus besok diganti minyak babi," ucap Mantan Rektor Universitas Brawijaya (UB) tersebut.

Bisri mengungkapkan, permasalahan yang ada saat ini memang masyarakat menganggap bahwa mengurus sertifikasi halal itu "ribet".

"Keluhan UMKM ke saya itu prosesnya agak ribet, lama, terus kesannya mahal sehingga masyarakat kayak malas-malasan," ungkapnya.

Maka dari itu, lanjutnya, pihaknya membuat Sistem Penjaminan Mutu Halal Internal (SPMHI) tersebut.

"Kita akan memberikan pendampingan bahwa sertifikasi itu sebetulnya nggak susah dan nggak mahal," timpalnya.

Ia menambahkan, dakwah mengenai jaminan halal juga merupakan tugas pondok pesantren.

"Sehingga pondok tidak hanya sebagai penonton tapi pemain, mendampingi UMKM atau pengusaha yang kesulitan proses sertifikasi," lanjutnya.

Dalam acara tersebut, Yayasan MBCI juga melakukan MoU dengan Pemkot Malang dan MUI Kota Malang.

"Ini kita sudah MoU dengan MUI dan Pemkot. Nanti Pemkot akan menggerakkan dan kami mendampingi. Nanti pondok-pondok yang lain juga kita ajari supaya semuanya mendampingi para pelaku usaha di Kota Malang," pungkasnya.