Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

MALANGTIMES - Wacana menghapus Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat beragam respons. Wali Kota Malang Sutiaji pun sepakat dengan wacana tersebut. Namun dengan catatan harus ada kajian yang tepat berkaitan dengan rencana penghapusan UN.

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

"Setiap wacana harus ada kajiannya. Jika kajian sudah ada, maka mau tidak mau harus diikuti," katanya di Balai Kota Malang, Kamis (12/12/2019).

Sutiaji berpendapat, UN merupakan salah satu skema pendidikan yang selama ini dibuat untuk memompa semangat siswa dalam belajar. Sebab, nilai UN bukan menjadi tolok ukur utama keberhasilan seorang siswa. Termasuk saat akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi karena ada sistem baru yang digunakan.

"Nilai UN juga bukan syarat untuk masuk perguruan tinggi. Saat masuk SD, SMP, dan SMA juga bukan dari nilai UN, tapi ada zonasi. UN memang lebih untuk meningkatkan motivasi belajar siswa," ucapnya.

Sehingga, dia menyarankan agar ada skema baru untuk lebih memompa semangat siswa belajar saat nanti UN benar-benar dihapuskan. Sehingga, siswa tidak bermalas-malasan atau bahkan bersantai tanpa adanya tantangan melalui berbagai ujian sekolah yang sudah diterapkan seperti sekarang.

Sebagai Kota Pendidikan, Sutiaji menyatakan Kota Malang selama ini juga telah menerapkan pendidikan karakter. Sekolah bukan hanya menjadi tempat belajar. Tapi siswa juga dibebaskan untuk berekspresi sesuai dengan usia mereka untuk lebih mengembangkan kemampuan dalam diri.

Baca Juga : Cegah Covid 19 Pada Lansia dan Anak-Anak, Pemkot Batu Akan Beri Tambahan Nutrisi

"Saya sudah sampaikan, sekolah itu jangan sampai membelenggu anak-anak. Saya setuju UN dihapuskan, tapi dengan catatan tadi," tegas politisi Demokrat itu.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan untuk menghapus UN. Wacana tersebut rencananya akan ditetapkan pada 2021 mendatang.

Sebagai pengganti UN, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter akan diterapkan.