Wali Kota Malang Sutiaji saat hadir menjadi pembicara dalam acara Seminar Peringati Hari Korupsi Sedunia Tahun 2019 di Aula Kanwil DJP Jawa Timur III, Rabu (11/12/2019)(Istimewa).
Wali Kota Malang Sutiaji saat hadir menjadi pembicara dalam acara Seminar Peringati Hari Korupsi Sedunia Tahun 2019 di Aula Kanwil DJP Jawa Timur III, Rabu (11/12/2019)(Istimewa).

MALANGTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji menyebut pajak dan cukai merupakan sektor empuk dalam praktik korupsi. Tingkat kerawanan yang cukup tinggi itu menurutnya harus disikapi dengan bijak dan membutuhkan peran serta berbagai pihak.

Pria berkacamata itu menyampaikan, praktik korupsi sangat rawan terjadi di berbagai lini. Untuk sektor pajak dan cukai sendiri selama ini dinilai sebagai lahan empuk. Lantaran disebut-sebut dapat dilakukan sebuah transaksi dengan mudah.

Namun meski begitu, praktik KKN menurutnya juga sangat mudah ditangkis. Terutama melalui integritas yang dipegang oleh masing-masing lembaga. Tanpa kecuali masyarakat atau wajib pajak itu sendiri.

"Kementerian keuangan sejak awak sudah melakukan mitigasi terkait korupsi. Kita semua harus bersama-sama untuk saling mengingatkan," katanya saat usai menghadiri acara Seminar Peringati Hari Korupsi Sedunia Tahun 2019 di Aula Kanwil DJP Jawa Timur III, Rabu (11/12/2019).

Menurutnya godaan dari berbagai lini sangat mudah terjadi. Dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan pengawasan juga turut memberantas korupsi. Di antaranya dengan tidak memberikan suap kepada petugas, salah satunya petugas pajak.

"Wajib pajak tentunya juga menjadi salah satu faktor yang menggoda. Tapi Alhamdulillah seluruh kantor perwakilan pajak di Kota Malang ini dinyatakan sebagai kawasan bebas korupsi," papar dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Rudy Gunawan Bastari menambahkan, petugas pajak memiliki kode etik yang harus diperhatikan. Namun di sisi lain memang harus selalu ada program yang tepat sasaran untuk selalu mengingatkan petugas pajak itu sendiri.

"Penguatan untuk menolak praktik KKN kami lakukan secara internal hingga ke lembaga pendidikan dan lain sebagainya," tambah Rudy.

Dia juga menegaskan jika petugas pajak yang melanggar kode etik serta melakukan praktik KKN dipastikan mendapat hukuman dan sanksi tegas. Sanksi tersebut jelas melalui aturan yang dipegang oleh setiap petugas pajak.

"Jelas akan ada sanksi mengikat jika petugas pajak melakukan kesalahan atau melanggar kode etik. Selama ada bukti yang jelas, maka akan langsung mendapat sanksi," tutup dia.